Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato dalam rapat kabinet perdana di masa pemerintahannya, Senin (27/10) di Istana Negara. Dalam pidatonya tersebut, Jokowi meminta agar kementerian yang mengalami pengabungan atau pemisahan tetap bekerja dengan menggunakan organisasi yang ada.
Bagi kementerian yang belum ada kantornya, Jokowi juga meminta untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Aparatur Negara (Menpan). "Tapi tetap mulai bekerja, gunakan apa yang ada," katanya.
Dia mengaku akan segera mengeluarkan aturan untuk memfasilitasi kementerian baru, ataupun yang mengalami penggabungan atau pemisahan. Menurutnya, menjadi tugas Kabinet Kerja untuk menjalankan visi misi dan program kerja presiden. Oleh karena itu dia meminta menteri-menterinya bekerja dalam garis lurus. "Ego sektoral harus dihentikan, kita harus memulai dengan tradisi baru lintas sektor, lintas kementerian," katanya. Menurutnya, koordinasi bukan hanya antar kementerian namun juga tetapi lintas Kementerian Koordinator.
Jokowi meminta agar menterinya segera bekerja dengan merujuk pada visi misi presiden. Visi misi itu harus segera diuraikan dalam berbagai implementasi kebijakan. Kabinet Kerja diminta juga untuk menemukan titik-titik kebuntuan dan segera melakukan totok nadi agar mengalir deras. "Tim transisi telah banyak memberi rekomendasi yang beragam, segera pelajari," katanya.
Secara khusus, Jokowi juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera menjelaskan kepada seluruh menteri mengenai kebijakan dan visi misinya. Untuk itu Bappenas akan ditempatkan satu kelompok dengan Mensesneg. "Tugas Bappenas bukan hanya ekonomi semata, tetapi makro," katanya.
Dalam rapat kabinet perdana itu, Jokowi juga meminta agar menteri kordinator untuk segera memimpit rapat koordinasi dalam dua hari ke depan. Setelah rapat itu, maka Menko diwajibkan untuk melapor ke Presiden Jokowi. "Kita harus menjaga kepercayaan rakyat," katanya. Jokowi juga mewanti-wanti agar menterinya menata organisasi secara tepat, audit organisasi dan melakukan penyederhanaan organisasi agar lebih efektif dan efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
