Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menjelaskan, krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan juga peluang sendiri bagi Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali membangun negeri dengan menerapkan beberapa reformasi.
"Kami melihat ada tiga prioritas reformasi untuk menuju pemulihan yang lebih baik di Indonesia," ujar Satu Kahkonen di dalam peluncuran Indonesia Economic Prospect, Kamis (16/7).
Baca Juga: World Bank ingatkan Indonesia bisa hadapi resesi
Prioritas pertama, adalah penghapusan pembatasan bisnis melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Satu berpendapat, aturan ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi, menarik investor, dan membuat Indonesia menjadi kompetitif, bahkan berpotensi dapat meningkatkan investasi.
Dengan menghapuskan hambatan investasi, maka Omnibus Law akan menjadi langkah pertama bagi Indonesia untuk merombak kerangka aturan investasi. Hal ini juga akan memberikan sinyal kepada ekonomi dunia, bahwa Indonesia mulai terbuka untuk bisnis.
Namun demikian, kata Satu, sebelum aturan ini diakselerasi pemerintah perlu memodifikasi beberapa bagian di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. Pasalnya, apabila tidak ada perubahan, maka implementasinya akan merusak lingkungan alam di Indonesia.
Kemudian yang kedua, adalah reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong investasi pada sektor infrastruktur. Satu menjelaskan, bahwa kesenjangan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar dengan jumlah mencapai US$ 1,6 triliun. Akibatnya, kesenjangan tersebut menghambat pembangunan ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Dua kunci agar Indonesia bisa selamat dari jurang resesi
"Kesenjangannya begitu besar, sehingga tidak dapat ditutup semata-mata dengan dana publik. Untuk itu, Indonesia perlu memobilisasi lebih banyak dari sektor swasta," papar Satu.
Selama ini, BUMN memang telah menjadi pusat dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, BUMN juga bersinggungan dengan sektor privat dan juga batas fiskal pemerintah. Alhasil, saat ini banyak BUMN yang mengalami kesulitan keuangannya.
