kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini tanggapan pengusaha bila Badan Penerimaan Pajak dibentuk


Senin, 21 Oktober 2019 / 20:40 WIB
Ini tanggapan pengusaha bila Badan Penerimaan Pajak dibentuk
ILUSTRASI. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden RI Joko Widodo akan akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.

Menanggapi Hal tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani mengatakan sudah sewajarnya BPP dibentuk. Sebab penerimaan pajak yang selama ini menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara harus berada di bawah badan yang lebih mandiri.

Sehingga hal tersebut diharapkan dapat memutus rantai birokrasi perpajakan yang berbelit di mana menjadi kendala para pengusaha sampai saat ini. Ajib berharap bila BPP didirikan, aspek perpajakan diharapkan tidak lagi rumit.

Langkah yang perlu dilakukan BPP adalah melakukaan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha sejak awal tahun. BPP diharapkan bisa mendengan suara dari pengusaha terkait kendala yang dihadapi seperti kebijakan peradilah antara pengusaha dan kebutuhan insentif fiskal. 

“Otoritas perpajakan sudah tidak layak di bawah eselon I, ke depan mereka harusnya bukan sebagai penghukum tapi sebagai alat pendengar Wajib Pajak (WP),” kata Ajib kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Sementara itu, Pengmat Perpajakan Dani Darussalam Tax Center (DDTC) Darusalam menilai, skema strutur organisasi di BPP perlu ada komisioner yang mencakup perwakilan dari pengusaha, asosiasi, akademisi, dan pemerintah. Sehingga, komisioner BPP merupakan representasi dari beberapa stakeholder

“Tetapi perlu diingat BPP tetap harus koordinasi dengan Kemenkeu, makanya BPP ini lembaga semi independen dan bukan mutlak independen,” tukas Darussalam

Senada, Ajib melilai idealnya dalam komisioner BPP terdapat perwakilan dari pengusaha. Sehingga kordinasi dari dunia usaha dan pemerintah semakin membaik. ”Jangan sampai begitu dekat akhir tahun, dunia usaha ini ditekan. HArus kordinasi dari awal,” ujar Ajib. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×