Reporter: Surtan PH Siahaan | Editor: Edy Can
JAKARTA. Sejumlah pengusaha memberikan masukan tentang kriteria menteri yang akan datang. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengatakan, kriteria yang wajib diperhatikan adalah pengalaman.
Selain itu, dia mengatakan, sosok yang pragmatis dan praktis dalam bersikap akan sangat tepat terutama bagi menteri di bidang ekonomi. Natsir menyatakan, banyak tokoh di Kadin yang layak masuk dalam pemerintahan mendatang.
Untuk Menteri Koordinator Perekonomian, Nastir mengusulkan nama konglomerat James Riady. Sementara untuk pos menteri keuangan. dia mengusulkan Rini Soewandi, yang juga mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Sedangkan Kementerian Perdagangan terdapat banyak kandidat yang cukup kompeten seperti Menteri Perdagangan saat ini M Lutfi, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno hingga anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chris Kanter. Nah, untuk mentri perindustrian ada nama Shinta Kamdani yang merupakan CEO Sintesa Group.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Ladjiman Damanik, punya pandangan lain. Menurutnya, menteri yang akan datang haruslah profesional dan berkualitas. Ladjiman berharap, jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus ditempati oleh orang yang mengerti mineral dan tambang. "Jangan berikan pos ini pada orang yang tidak punya kapasitas dan latar belakang pendidikan di bidang mineral dan tambang," ujarnya.
Untuk pos Kementrian ESDM, Ladjiman mengusulkan nama Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung ataupun Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Daryatmo. Dia menilai keduanya mempunyai kapasitas dan integritas untuk memimpin Kementerian ESDM.
Sementara untuk pos Kementerian Koordinator Perekonomian, dia mengusung nama Guru Besar Universitas Gadjah Mada Sri Adinisngsih dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini. "Saya berharap porsi profesional non partai lebih banyak dibandingkan porsi orang partai, karena takutnya kementrian tidak bisa bersikap objektif jika terseret kepentingan partai politik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
