kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini PR Jokowi lima tahun ke depan versi Aprindo


Selasa, 21 Mei 2019 / 19:41 WIB
Ini PR Jokowi lima tahun ke depan versi Aprindo


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dengan demikian, Jokowi bakal kembali menduduki kursi RI 1 hingga tahun 2024 mendatang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, Jokowi masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus di selesaikan di periode kedua pemerintahannya. Terutama yang terkait dengan salah satu indikator ekonomi dalam negeri, yakni pertumbuhan ekonomi.

Roy mengatakan, selama ini, kontribusi terbesar produk domestik bruto (PDB) adalah konsumsi rumah tangga. Sebab itu, pemerintah harus menjaganya dan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih tinggi lagi, agar ekonomi juga bisa tumbuh lebih tinggi. Caranya, dengan menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi pengusaha, pihaknya berharap pemerintah dapat memprioritaskan peritel lokal dibanding peritel sekaligus produk asing dan menjaga daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan reformasi di sektor investasi sebagai penyumbang PDB. Caranya, "Dorong investasi manufaktur atau padat karya, bukan investasi yang sifatnya di kertas atau akuisisi saham," kata Roy kepada Kontan.co.id, Selasa (21/5).

Dari sisi ekspor, Roy bilang pemerintah harus memiliki lembaga khusus yang mengurusi ekspor. Harapannya, ekspor bisa meningkat. "Kementerian Perdagangan biar fokus mengurusi lokal saja," tambahnya.

Yang paling terpenting lanjut Roy, pemerintah harus mendukung pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), apalagi yang berorientasi ekspor. Caranya, membuat bank UMKM agar bunga kredit yang diperoleh pelaku usaha bisa lebih rendah lagi.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus mensinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan setiap kebijakan lebih efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×