Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie yang menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprotes sejumlah fraksi pada Senin (13/5/2013) pagi ini.
Protes setidaknya dilontarkan tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Maruara Sirait, Fraksi PKS diwakili Ansory Siregar, dan Fraksi Partai Hanura diwakili Erik Satya Wardhana. Ketiganya meminta Marzuki menarik isi pidato pada halaman 13 itu.
Mereka menilai pidato Marzuki seolah menyimpulkan DPR sudah sepakat atas wacana kenaikan harga BBM yang kini tengah digodok pemerintah. Padahal, beberapa fraksi masih pro dan kontra atas wacana itu.
Berikut isi pidato Marzuki yang menuai protes anggota Dewan:
"Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin. Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita. Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter-56 juta kiloliter. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU.
Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan."
"Hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Pimpinan Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan.
Gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu yang lalu, dan kekurangan pasokan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional." (Sabrina Asril/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
