kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Ini jawaban Prabowo soal Budi Gunawan


Jumat, 30 Januari 2015 / 07:29 WIB
Ini jawaban Prabowo soal Budi Gunawan
Pegawai beraktivitas di dekat layar yang menampilkan data saham Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (2/8/2023).Tribunnews/Jeprima


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada Joko Widodo. Namun, Prabowo tidak mau menjawab apakah menurut dia Budi Gunawan yang sudah berstatus tersangka korupsi layak dilantik atau tidak.

"Enak saja, saya kan bukan presiden, gimana sih," kata Prabowo saat ditanya perihal itu, usai rapat bulanan bersama Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/1) malam.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Prabowo hanya berpesan, yang terpenting Jokowi bisa mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. Pesan ini juga disampaikan langsung oleh Prabowo di depan Jokowi saat pertemuan di istana Bogor, Kamis siang.

"Saya katakan, saya yakin niat beliau adalah demi kepentingan rakyat dan bangsa. Sudah, itu saja" kata rival Jokowi di Pilpres 2014 lalu itu.

Pelantikan Budi memang belakangan mengundang polemik. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden itu dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan sudah berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Namun jika tidak, Presiden akan dianggap melanggar etika karena melantik seorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah masih berkeras agar Jokowi melantik Budi.

Apakah Prabowo dan KMP siap mem-backup Jokowi jika keputusannya diprotes KIH?

"Siap mem-backup apa saya?" jawab Prabowo. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×