Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di kuartal I-2021 ini.
“Kami melakukan dengan percepatan pelaksanaan program dan pemberian insentif,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3) via video conference.
Sri Mulyani pun memerinci program PEN yang diarahkan untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun ini.
Pertama, percepatan realisasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PHK), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah terealisasi Rp 16,59 triliun pada bulan Januari 2021.
Baca Juga: Pemerintah sudah beri fasilitas untuk impor alkes dan vaksin sebesar Rp 825,33 miliar
Kedua, percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha MIkro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021.
Ketiga, program padat karya kementerian/lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.
Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah.
Kelima, percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat.
Selain lima hal tersebut, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Covid-19.
Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, per 15 Februari 2021, total fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 825,33 miliar dari total nilai impor yang mencapai Rp 4,52 triliun.
Ini terdiri dari fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan sebesar Rp 234,26 miliar. Ini berdasakran PMK 34 jo 83 jo 149/2020, PMK no 171/2019, dan PMK 70/2020.
Kemudian, fasilitas senilai Rp 591,06 miliar yang diberikan untuk impor vaksin sejumlah 29,3 juta dosis.
Selanjutnya: Ada dugaan korupsi, Menkeu titahkan pegawai DJP tetap fokus kejar penerimaan pajak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
