Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapuskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan wacana tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC).
"Dulu Menteri Perindustrian ngomong, mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya semua mobil murah di Jakarta. Terus mobil murah dijamin tidak pakai BBM subsidi, nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID (radio frequency identification)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Melalui pemasangan RFID itu, berarti kendaraan pribadi, bahkan mungkin mobil mewah, berhak menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, tiap tahunnya sebanyak 1,2 juta unit mobil masuk ke Jakarta.
Dengan berbagai serbuan mobil ke Jakarta itu, menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun memutar otak bagaimana meminimalisasi kemacetan Jakarta dan kendaraan pribadi tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Rencana penghapusan BBM bersubsidi ini mengakibatkan pada tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBN. Di APBN 2015, kata Basuki, subsidi BBM itu dapat dialihkan untuk sesuatu yang lebih berguna.
"Subsidi BBM ini ibarat orang usus buntu. Kalau tidak dioperasi akan meletus dan dikasih Panadol terus. Mau meledak bangsa ini, APBN habis untuk subsidi? Makanya, kami ingin Jakarta jadi model," kata Basuki.
Untuk mematangkan rencana tersebut, pada Senin mendatang, Basuki akan berkoordinasi dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4). Koordinasi itu untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan rencana penghapusan BBM bersubsidi.
Ia juga meminta kepada beberapa pihak untuk tidak menyalahartikan rencananya menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke Jakarta. Sebab, yang ia maksud dengan mencabut subsidi itu untuk menghilangkan suplai BBM subsidi ke pusat Kota Jakarta.
Penghapusan subsidi BBM merupakan urusan pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat maupun DPR RI telah menetapkan angka subsidi BBM, Pemprov DKI tentu tidak dapat mengubahnya.
"Makanya, kalau Anda mengisi BBM subsidi di luar Jakarta tidak apa-apa. Tapi, masuk Jakarta-nya bayar ERP (electronic road pricing)," ujar Basuki.
Pemprov DKI Jakarta pun telah mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
