Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-BOGOR. Pemerintah menilai daya beli masyarakat masih terjaga meski inflasi pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan.
Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan inflasi September masih berada dalam target 2,5% dengan toleransi plus-minus 1%.
Dengan demikian, level inflasi saat ini belum dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sebenarnya, angka 3,28% ini kan masih di dalam range ya, 2,5% plus minus 1%," kata Juda dalam Media Gathering, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga: Ini Alasan Dirjen Pajak Percepat Pemungutan PPh 22 Marketplace Mulai 1 Oktober 2026
Menurut Juda, inflasi yang berada di dalam rentang sasaran belum memberikan dampak langsung terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi maupun investasi.
Ia mengatakan masyarakat masih dapat melakukan pembelian barang dan jasa tanpa mengalami perubahan keputusan belanja yang signifikan akibat tekanan inflasi.
"Jadi belum terlalu berdampak pada decision making orang di dalam belanja karena masih terjaga," kata Juda.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan inflasi, terutama yang berasal dari kelompok pangan.
Juda menilai inflasi pangan memiliki dampak yang lebih cepat dirasakan oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
"Inflasi ini penting untuk dijaga. Terutama yang berkaitan dengan inflasi pangan. Ini yang langsung mengena kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Pindah dari Bank Indonesia ke Kemenkeu, Ini Fokus Awal Nurkholis Aman Jadi Wamenkeu
Juda juga menilai inflasi yang mendekati batas atas sasaran belum akan mengganggu kualitas makanan dan pemenuhan gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Memasuki 2027, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga inflasi sekaligus stabilitas nilai tukar.
Juda mengatakan kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil.
"Kalau ini tidak terjaga, tentu saja pasti ekonomi akan terpengaruh," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














