kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.491.000   15.000   1,02%
  • USD/IDR 15.814   41,00   0,26%
  • IDX 7.208   73,68   1,03%
  • KOMPAS100 1.108   14,22   1,30%
  • LQ45 879   11,28   1,30%
  • ISSI 220   3,02   1,39%
  • IDX30 449   5,62   1,27%
  • IDXHIDIV20 543   7,28   1,36%
  • IDX80 127   1,66   1,33%
  • IDXV30 135   1,25   0,93%
  • IDXQ30 150   1,74   1,18%

Industri 4.0, DPR ingatkan pemerintah soal tantangan PHK pekerja


Minggu, 14 Oktober 2018 / 16:50 WIB
Industri 4.0, DPR ingatkan pemerintah soal tantangan PHK pekerja
ILUSTRASI. Pabrik Perakitan Mobil


Reporter: Umi Kulsum | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki industri 4.0, tenaga kerja Indonesia harus sudah siap menghadapi sejumlah tantangan, terutama tergantinya tenaga manusia oleh sistem digitalisasi. Pasalnya, revolusi industri ini akan menggerus sejumlah pekerjaan.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, mengacu pada salah satu lembaga riset di dunia, memasuki industri serba teknologi ini diasumsikan akan ada 50 juta orang kehilangan pekerjaan lamanya. 30 juta orang di antaranya akan mampu mengikuti perkembangan industri 4.0, sementara sisanya sebanyak 20 juta orang yang tidak mampu untuk ikut ke arah sana.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu mempersiapkan dengan matang menghadapi tantangan ke depan. Hal ini bukan hanya akan terjadi di dunia, tapi juga di Indonesia. Apalagi sejumlah PHK di beberapa perusahaan sudah mulai terjadi.

"Industri kita masih belum padat modal tapi masih banyak padat karya di mana investasi-investasi yang sifatnya menggunakan karyawan yang berjumlah ribuan. Nah sekarang sudah bertransformasi ke digitalitasi, mekanisasi, otomatisasi pasti akan terjadi pengurangan," kata Dede kapada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Belum lagi serbuan tenaga kerja asing yang akan berkompetisi dengan tenaga kerja lokal yang tidak bisa dianggap enteng. Hal ini kata dia, pentingnya dibuat roadmap tentang perubahan transisi era industri 4.0 terhadap tenaga kerja Indonesia. Berbagai stakeholder perlu dilibatkan penyusunan peta jalan ini.

Seperti misalnya, dalam jangka waktu lima tahun ke depan, berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa disiapkan oleh industri 4.0. Dengan demikian, dibutuhkannya peran pemerintah dalam menghadapi revolusi ini.

"Kebutuhannya apa, kompetensinya apa? Lalu peran pemerintah di mana? Karena kalau diserahkan pada pasar bebas semua orang akan menjadi pengemudi grab dan gojek dan ini bukan peran pemerintah," lanjutnya.

Pemerintah juga perlu memetakan industri padat karya yang bisa melibatkan tenaga kerja lebih banyak lagi. Seperti pembangunan sebuah proyek sepatutnya jangan lebih banyak lagi dikuasai oleh swasta namun juga pemerintah lebih banyak terlibat.

Selain itu, perlu adanya konsep pendidikan untuk memetakan proyeksi yang lebih fokus ke depan. Jangan sampai, jumlah pengangguran sarjana akan semakin meningkat lantaran tidak berimbangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Semisal soal pertanian. Jangan lagi bicara mengenai cara menanam tapi mulai pengembangan industrinya, teknologinya, packagingnya atau pemasarannya dan sebagainya. Lapangan pekerjaan identiknya juga dengan kesiapan pendidikan," jelas Dede.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×