Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 16 September 2020 sebesar Rp 254,4 triliun. Pencapaian ini setara dengan 36,6% dari total pagu senilai Rp 695,2 triliun.
Secara rinci, realisasi sampai dengan pertengahan bulan ini tersebar dalam enam program.
Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 18,45 triliun, setara 21,07% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun.
Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 134,45 triliun atau sama dengan 65,94% dari pagu Rp 203,91 triliun.
Baca Juga: Pemerintah akan pangkas bunga PEN di perbankan
Ketiga, dukungan sektoran dan pemerintah daerah (Pemda) sejumlah Rp 20,53 triliun, setara dengan 19,36% dari total anggaran sebesar Rp 106,05 triliun.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 58,74 triliun, angka ini telah merealisasikan 47,57% dari total anggaran Rp 123,47 triliun.
Kelima, insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 22,23 triliun, atau setara 18,43% dari pagu sejumlah Rp 120,61 triliun.
Keenam, pembiayaan korporasi meliputi suntikan dana untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi program ini belum terealisasi sama sekali dari total pagu anggaran Rp 53,57 triliun. Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran program PEN sudah cukup meningkat. Hal ini dikarenakan upaya percepatan pemerintah, baik mendesain ulang program maupun mempermudah regulasi.
Febrio menyampaikan agar anggaran PEN bisa terserap 100% di akhir tahun ini, ada sejumlah upaya ekstra percepatan antara lain, perpanjangan waktu berbagai program sampai dengan Desember, mempercepat proses usulan baru berbagai kluster serta realisasinya, mendesain ulang program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program.
“Banyak dari ini program ini adalah program baru, sehingga sangat menantang tidak hanya dari design policy-nya tapi juga akan dihadapkan pada tantangan tata kelola, namun demikian pemerintah tetap responsif,” kata Febrio dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9).
Selanjutnya: Bunga penempatan dana pemerintah di Himbara turun jadi 2,8%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
