Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Setelah lengsernya Agus Martowardojo dari kursi Menteri Keuangan, pengambilan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) malah terkatung-katung. Bahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa malah mendorong Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengambil jatah 7% saham NNT.
Menurutnya, pembelian 7% saham NNT tersebut tak melulu harus dilakukan Pemerintah Pusat. Apalagi DPR telah menolak rencana pembelian saham perusahaan tambang emas tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan putusaan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pemerintah perlu meminta persetujuan DPR jika melakukan pembelian tersebut.
Penolakan dari DPR ini terkait masalah penggunaan dana yang tidak dianggarkan dalam APBN. "Walaupun dananya ada di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) tapi tetap harus bilang ke DPR. Tapi DPR kan dari dulu sudah tidak setuju," jelas Hatta di Jakarta, Senin (10/6).
Karena itu, Hatta menyebut Pemda NTB jauh lebih cocok untuk mengambil 7% saham NNT. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemda untuk menikmatinya. Dari 7% saham NNT ini, Pemda dapat memberi kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Berilah kesempatan Pemdanya untuk menikmati daerahnya asalkan transparan dan pemerintahannya bagus. Jangan apa-apa selalu di pusat," tambah Hatta.
Hal ini memang berbeda dari keinginan Kemenkeu. Bahkan Kemenkeu sudah mengajukan perpanjangan pengambilalihan saham NNT yang berakhir pada 26 April lalu. Bahkan kementerian BUMN sudah siap menampung 7% saham NNT tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar bilang perpanjangan tersebut memang sudah dilakukan untuk beberapa bulan. Sayangnya ia enggan mengungkapkan apakah Kemenkeu tetap berniat mengambil saham perusahaan tambang tersebut.
Hatta: Saham Newmont cocoknya dibeli Pemda NTB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mendorong Pemerintah Daerah NTB untuk mengambil jatah 7% saham NNT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
