Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Gejolak harga minyak mentah dunia mengurung niat pemerintah menggelar pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa secara tegas menyarankan kebijakan tersebut untuk diundur pelaksanaannya.
"Melihat perkembangan harga minyak yang begitu tinggi saat ini dan didorong food inflation serta tergantung kesiapan Jabodetabek (Jakarta Bogor Bekasi Depok), ada baiknya kami tunda," katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (24/2).
Untuk kepastiannya, Hatta menungkapkan sejauh ini tetap masih menunggu kajian yang dilakukan dari Kementerian ESDM. Dia mengatakan, pembatasan itu dilakukan dengan asumsi-asumsi suatu kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan kemudian dilakukan kajian lagi khususnya untuk harga minyak mentah Indonsia.
Seperti diketahui, konflik yang terjadi di Libya telah mendorong harga minyak dunia. Pasalanya Libya merupakan salah satu negara penghasil minyak. Tak heran jika harga minyak mentah dunia saat ini telah menyentuh level di atas US$100 per barel. Sejauh ini pun pemerintah belum akan merebisi harga minyak dala APBN dimana asumsi ICP ditetapkan US$80 per barrel. "Kami harus realistis dan bukan tidak tegas atau mencla mencle. Tetapi kami harus cari solusi untuk rakyat," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo di hadapan anggota DPR menyampaikan pembatasan BBM bersubsidi berlaku 1 April mendatang. Beberapa kalangan berpendapat pemberlakuan kebijakan ini bakal menggenjot inflasi. Sebut saja Kepala Riset Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menghitung pembatasan BBM bersubsidi itu bisa menyumbang inflasi sebesar 1,5% jika desainnya tidak tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
