Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan dukungan pemerintah di tengah kenaikan harga bahan baku material bangunan. Salah satunya dengan melakukan review untuk penyesuaian harga rumah subsidi.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, perhitungan kenaikan harga rumah subsidi sudah dilakukan, dan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan karena harga rumah subsidi nantinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Meski begitu, Ia tidak menerangkan perhitungan tersebut.
“Akan tetapi, karena terkait dengan UU nomor 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan turunan aturan yang terkait dengan produk yang akan mendapat subsidi belum terbit, berakibat kepada belum keluarnya PMK terkait kenaikan harga rumah subsidi,” kata Iwan kepada Kontan.co.id, Kamis (14/7).
Sebelumnya, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan, saat ini pihak pengembang rumah tengah dihadapkan pada kenaikan harga-harga bahan bangunan.
Baca Juga: Kenaikan Harga Komoditas Berpotensi Dorong Permintaan Perumahan
Untuk harga besi misalnya, Totok mencatat bahwa harga material tersebut sudah naik ke level sekitar Rp 13.000 per kilogram. Sebelumnya, harga bahan material tersebut masih berada di sekitar angka Rp 6.800 per kilogram pada Desember 2021.
Di sisi lain, porsi kontribusi bahan bangunan/material juga tidak sedikit dalam biaya produksi properti, yakni berkisar 40% menurut catatan Totok.
Masalahnya opsi untuk menaikkan harga juga bukanlah pilihan yang mudah di tengah permintaan pasar yang juga terbatas di segmen menengah atas.
Walhasil, para pengembang properti di segmen menengah atas hanya berani menaikkan harga tipis-tipis, yakni sekitar 3%-5%. Ikhtiar sisanya dilakukan dengan cara menghemat pengeluaran di berbagai pos beban seperti biaya pemasaran dan lain-lain untuk mengimbangi kenaikan harga bahan bangunan.
“Kalau kita naik sesuai (kenaikan harga) bahan material tapi nanti permintaan masyarakatnya enggak ada juga kan jadi berat buat pengembang properti,” ujar Totok.
Baca Juga: Harga Bahan Bangunan Naik, Pengusaha Sebut Harga Rumah Subsidi Tak Relevan Lagi
Persoalan pada pengembangan rumah segmen subsidi kurang lebih serupa, yakni sama-sama dihimpit oleh kenaikan harga-harga bahan material bangunan. Bedanya, pengembang rumah subsidi tidak bisa seenaknya menaikkan harga jual produk lantaran adanya ketentuan batas harga dari pemerintah.
Walhasil, sebagian pengembang perumahan segmen subsidi sampai mengerem pembangunan lantaran kenaikan biaya bangunan yang tidak tertutupi. Oleh karenanya, selain mengharapkan perpanjangan insentif PPN DTP, REI juga berharap aturan anyar harga baru rumah subsidi bisa segera keluar agar pengembang bisa melakukan penyesuaian harga jual produk.
“Kami mengharapkan aturan harga baru bisa terbit karena segmen rumah sederhana sudah 3 tahun tidak naik,” tandas Totok.
Sebagai informasi, dalam Keputusan Menteri PUPR No.242/KPTS/M/2020 salah satu poinnya berisi pengaturan tentang harga rumah subsidi yang disesuaikan dengan wilayah.
Tercatat, harga rumah subsidi di wilayah Jawa adalah Rp 150,5 Juta, harga di wilayah Jabodetabek sebesar Rp 168 Juta, harga di wilayah Sumatra sebesar Rp 150,5 Juta.
Lalu harga rumah subsidi di wilayah Bangka Belitung Rp 156,5 Juta, Maluku Rp 168 Juta dan di Papua seharga Rp 219 Juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
