Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menombok hingga Rp 520 triliun agar harga Pertalite, elpiji, dan listrik tak naik saat harga komoditas tersebut sudah melonjak di dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dana sekitar Rp 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Semula, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun sepanjang 2022.
"Oleh karena itu, untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp 520 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari tayangan Youtube Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (1/6/2022).
Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, tingginya harga komoditas global dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, seperti ketegangan antara Rusia-Ukraina yang memicu sanksi Barat, pulihnya permintaan domestik, dan faktor musiman Hari Raya Idul Fitri.
Dinamika tersebut mengerek inflasi pada level yang tinggi di beberapa negara, kemudian dampaknya merembet hingga ke Indonesia.
Baca Juga: 7 Bansos Ini Bakal Cair Juni 2022, Bersiap Cek Rekening
Di AS dan Eropa, laju inflasi sudah mencetak rekor tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Inflasi di AS sudah mencapai 8,4%, Inggris 9%, dan Eropa di atas 7%.
Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat sangat tinggi, di kisaran 7-8% bahkan double digit. Inflasi di Argentina dan Turki yang mengalami krisis bahkan mencapai 58% dan 70% pada April 2022.
"Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah terjadinya perang di Ukraina," ucap Ani.
Ani mengakui, peningkatan harga komoditas global dan tekanan inflasi domestik juga mulai terlihat. Pada April 2022, inflasi Indonesia mencapai 3,5%, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya. Inflasi domestik berpotensi lebih tinggi apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di-pass-through kepada harga-harga domestik.
Namun bila tidak diteruskan ke harga domestik, pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk menambal kenaikan harga.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi US$ 102,51 per barrel pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar US$ 63 per barrel.
Baca Juga: DPR Sebut Pembayaran Non Tunai Jadi Langkah Pembatasan dan Pengawasan BBM Bersubsidi
"Pada potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam, tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi," ujar dia.
APBN kata Ani, menjadi shock absorber untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri agar tak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi.
Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kemudian, pemerintah terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.
"Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022," tutup Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Pertalite Tak Naik, Negara Nombok Rp 520 Triliun"
Penulis : Fika Nurul Ulya
Editor : Erlangga Djumena
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
