Reporter: Agus Triyono, Febrina Ratna Iskana | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Walau akan rugi sekitar Rp 800 miliar, PT Pertamina mengaku siap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) di Papua dengan harga Rp 6.450 per liter. Untuk itu, Pertamina akan melakukan kebijakan subsidi silang dan efisiensi perusahaan.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina harus efisien sehingga tetap mendapatkan keuntungan. "Pertamina juga bisa melakukan subsidi silang dari tempat atau bisnis lain. Karena targetnya bukan hanya Papua satu harga, tapi nusantara satu harga," ujarnya usai Peresmian 6 Infrastruktur Kelistrikan di Jayapura, Senin (17/10).
Menurut Dwi, Pertamina telah melakukan efisiensi selama dua tahun terakhir. Dari efisiensi itu, Pertamina sudah bisa mencetak laba. "Keuntungan inilah yang kami pakai untuk menyubsidi daerah yang jauh-jauh," katanya. Meski tak mudah, Dwi menyadari program satu harga berdampak baik bagi perekonomian nasional karena akan menurunkan biaya produksi.
Dengan program BBM Satu Harga ini, kini harga BBM di delapan kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No 7174 Tahun 2016 yang berlaku 1 Oktober 2016. Harga minyak tanah subsidi dijual Rp 2.500 per liter, solar Rp 5.150 per liter dan premium sebesar Rp 6.450 per liter. Selama ini, harga BBM di Papua sekitar Rp 60.000 sampai Rp 100.000 per liter.
Agar program ini berjalan, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan pesawat angkut BBM berkapasitas 4.000 liter untuk mendistribusikan BBM di Papua. "Sekarang baru dua, nanti ditambah tiga lagi menjadi lima, untuk Papua dan Kalimantan Utara," katanya Jokowi seperti dikutip dari pernyataan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Mahmudin.
Pesawat angkut akan dioperasikan oleh anak usaha Pertamina, PT Pelita Air Service. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) yang tersebar di 8 kabupaten,7 kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat.
Jokowi tidak mempermasalahkan kerugian yang harus ditanggung Pertamina. Sebab masalah penurunan harga BBM di Papua tidak boleh dilihat hanya dari sisi untung rugi. "Harus dilihat aspek keadilan, saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Apalagi menurut Jokowi, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan ke Pertamina untuk menjalankan bisnisnya. "Sebagai BUMN, Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan Pertamina mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," katanya.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengaku tidak khawatir keuangan Pertamina mengalami kerugian akibat harga jual BBM sama di seluruh Indonesia. "Ini bukan soal untung rugi, tetapi mengurangi keuntungan dari daerah lain dan secara nasional masih tetap untung," katanya.
Walau tanpa dukungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Bambang optimistis kebijakan BBM satu harga bisa segera terwujud. “Masyarakat di Papua sudah bisa menikmati harga BBM yang sama dengan daerah lain, sehingga ke depan mampu mempercepat laju perekonomian," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
