Golkar ingin biaya OJK dari APBN

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya tak setuju Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik biaya dari pelaku usaha. Fraksi ini ingin pembiayaan OJK diambil dari APBN.

Golkar beralasan, pembiayaan dari APBN akan membuat OJK lebih independen dan tidak membebani perusahaan jasa keuangan. "Ini demi menjaga independensi dan menampung aspirasi pelaku usaha yang juga keberatan adanya fee itu," kata anggota fraksi Partai Golkar Nusron Wahid yang juga Ketua Panitia Khusus OJK, Jumat (15/10).

Sebelumnya, perusahaan jasa keuangan keberatan jika pembiayaan OJK diambil dari kocek mereka. Alasannya biaya tersebut akan membebani keuangan mereka.

Selain itu, Golkar juga akan meminta proses peralihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK untuk dipercepat. Dalam draft, proses peralihan dibatasi maksimal 3 tahun. "Tapi kami meminta satu tahun saja, karena kalau terlalu lama, tidak efektif," terang Nusron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

PDIP ingin ubah nama OJK menjadi LPJK

Keuangan

Menkeu pegang wewenang besar dalam pemilihan DK OJK

Keuangan

Biaya pembentukan OJK tidak sampai puluhan triliun

Keuangan

Fuad : OJK dibentuk, tidak ada PHK pengawas bank