Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengkritik laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. Kedua fraksi menduga ada penyimpangan.
Dalam pandangan umumnya yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR hari ini (20/7), Fraksi Gerindra mencurigai adanya defisit dalam laporan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Fraksi itu menduga defisit sengaja dibuat agar pemerintah bisa berutang.
“Kami curiga defisit tersebut disengaja agar pemerintah bisa mengajukan utang ke luar negeri atau bahkan untuk menjual aset-aset negara seperti beberapa perusahaan BUMN,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis.
Kecurigaan ini berawal dari target belanja negara tahun 2009 cukup tinggi, yakni Rp 1.000,8 triliun. Sementara, realisasi belanja anggaran 2009 hanya Rp 954 triliun. Disisi lain, realisasi pembiayaan juga melampui kebutuhan, yakni mencapai Rp 125,2 triliun. Padahal, saat itu, realisasi defisit hanya sebesar Rp 88,62 triliun. "Ini seperti disengaja untuk melegitimasi utang," kata Fary.
Senada dengan Gerindra, Fraksi Hanura menyatakan laporan pertanggungjawaban APBN 2009 itu belum memuaskan lantaran masih ada lembaga pemerintah yang mendapat penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga tersebut diantaranya, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Kesehatan. Kemudian, juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementrian Lingkungan Hidup. “Ini menunjukkan amasih ada praktek pengelolaan keuangan negara yang tidak benar,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura Muchtar Amma.
Apalagi, BPK juga mengidentifikasikan anggaran belanja yang tidak sesuai penggunannya. Nilainya cukup besar mencapai Rp 27 triliun. “Pemerintah belum konsisten, itu harus diperbaiki,” kata Muchtar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
