kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Genjot Setoran Pajak, Pemerintah Komitmen Cegah Kebocoran Pajak di Sektor SDA


Selasa, 12 November 2024 / 13:43 WIB
Genjot Setoran Pajak, Pemerintah Komitmen Cegah Kebocoran Pajak di Sektor SDA
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto bakal memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan pemerintahannya di 2025 mendatang.?


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto bakal memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan pemerintahannya di 2025 mendatang.

Hal ini tercermin dari banyaknya program prioritas yang dicanangkan hingga adanya tambahan kementerian/lembaga (K/L) yang baru.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapatan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendukung program strategis presiden.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan cara mempercepat reformasi tata kelola perpajakan. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mencegah kebocoran pendapatan negara khususnya pajak di bidang sumber daya alam (SDA) dan komoditas bahan mentah.

Baca Juga: Dukung Program Strategis Prabowo, Ditjen Pajak Siap Sesuaikan Regulasi dan Kebijakan

"Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung penumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu mendapatkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi," ujar Nufransa dalam acara Arah Kebijakan Perpajakan di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih, Selasa (12/11).

Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan yang lebih baik bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

Nufransa menambahkan, berbagai macam program strategis seperti swasembada pangan, pengadaan rumah, hingga perluasan lapangan kerja membutuhkan kebijakan perpajakan yang strategis, yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pada saatnya berjalannya pemerintahan baru.

"Kami dari Direktorat Jenderal Pajak siap menyesuaikan berbagai macam regulasi dana juga kebijakan-kebijakan untuk mendukung visi misi dari Kabinet Merah Putih dan juga visi misi dari presiden dan wakil presiden," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun depan mencapai Rp 2.189,3 triliun. Target ini meningkat 13,9% jika dibandingkan dengan outlook 2024.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak 2025 Cetak Rekor, Kepatuhan Wajib Pajak Jadi Kunci

Selanjutnya: Terus Pecah Rekor, Reli Harga Bitcoin Masih Berlanjut?

Menarik Dibaca: Macam-macam Penyebab Menumpuknya Lemak Perut yang Sering Diabaikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×