Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan menyetorkan dividen ke negara yang akan dicatatkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di APBN. Namun, rasio pembayaran dividen BUMN berbeda-beda.
Tapi, ada BUMN yang belum mampu membayar dividen tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengusulkan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018 sebesar Rp 43,69 triliun.
Angka ini naik dari target dalam APBN Perubahan 2017 yang sebesar Rp 41,2 triliun. Jumlah itu lanjut dia, berasal dari dividen 26 BUMN terbuka sebesar Rp 23,14 triliun, 81 BUMN non terbuka sebesar Rp 19,54 triliun, 18 BUMN yang kepemilikian pemerintahnya minoritas sebesar Rp 112 miliar, dan lima BUMN di Kementerian Keuangan sebesar Rp 906 miliar.
Lebih lanjut menurutnya, pembayaran dividen mempertimbangkan kemampuan perusahaan mendanai investasi dalam menjaga keberlangsungan usaha. "Jangan sampai dividen melemahkan perusahaan sendiri," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisis VI DPR, Rabu (30/8).
Oleh karena itu, rasio pembayarannya (pay out ratio) pun berbeda-beda. Sri Mulyani menyebut, ada BUMN yang belum mampu membayar dividen karena menghadapi kerugian. Pertama, rugi karena persaingan atau efisiensi.
"Misalnya, Garuda, Bulog, Krakatau Steel, PT Dock Perkapalan Surabaya, PAL, Indofarma, PT Boma Bisma Indra, Balai Pustaka, Permodalan Nasional Madani, dan PT Berdikari," tambahnya.
Kedua, rugi dan sedang dalam proses restrukturisasi. Beberapa diantaranya yaitu PT Nindya Karya, Merpati Nusantara Airline, Kertas Kraft Aceh, Survai Udara Penas, Kertas Leces, Djakarta Lloyd, Istaka Karya, dan Varuna Tirta Prakasya.
Sementara BUMN pay out ratio rendah atau di bawah 20% adalah BUMN yang bidang usahanya memberi jaminan kepada layanan sosial. BUMN pay out ratio moderat adalah BUMN yang bersifat komersial tetapi mendapat penugasan dari pemerintah.
Adapun BUMN yang pay out rasio tinggi, yaitu BUMN yang sektoral, kompetitif, dan memiliki likuiditas yang baik.
Ralat (30 Agustus 2017): Ada koreksi untuk berita ini yang sebelumnya berjudul Garuda, Kimia Farma, dan Bulog tak setor dividen
Pada paragraf enam sebelumnya tertulis, "Misalnya, Garuda, Bulog, Krakatau Steel, PT Dock Perkapalan Surabaya, PAL, Kimia Farma, PT Boma Bisma Indra, Balai Pustaka, Permodalan Nasional Madani, dan PT Berdikari." Redaksi mohon maaf atas kesalahan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
