Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk menambah penerimaan pajak, Ekonom senior INDEF Faisal Basri meminta pemerintah untuk menarik pajak dengan tidak pandang bulu.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta lebih berani dalam memburu pajak dari orang-orang kaya dan berkuasa, daripada memungut pajak pada masyarakat di tengah kondisi krisis.
“Saatnya terapkan aturan, hukum untuk buru mereka tanpa pandang bulu. Mantan-mantan jenderal, pejabat-pejabat gitu lah ya. Yang gagah itu,” ujar Faisal, Minggu (4/7).
Faisal kemudian menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini masih takut-takut. Untuk itu, dia memberikan suntikan keberanian untuk mengusut hal ini.
Selain itu, Faisal juga meminta agar pemerintah melakukan audit terkait pemberian tax holiday. Dalam hal ini, apakah memang penerima insentif pajak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat.
Baca Juga: Faisal Basri sebut ada oknum bandel di balik Tax Amnesty Jilid II
Bila nantinya hasil audit menunjukkan ada informasi salah yang dilaporkan, maka tax holiday harus dikembalikan dan bahkan perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi berupa pembayaran denda.
Ia kemudian menuding beberapa perusahaan yang bahkan melakukan kecurangan untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, salah satunya smelter nikel.
“Terutama smelter nikel tuh, di markup nilai investasinya. Di bawa barang bekas dari China, dianggap barang baru di Indonesia dengan nilai investasi besar. Kemudian dapat tax holiday, tidak bayar pajak deh 20 tahun,” katanya.
Selain Kemenkeu, Faisal juga meminta agar Kementerian Investasi melakukan audit terkait hal ini.
Dorongan yang diberikan oleh Faisal ini adalah untuk meminta negara hadir, melindungi rakyat, dan juga menertibkan mereka yang tidak beres atau semena-mena dengan kekuasaan yang dimiliki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
