Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Selama satu bulan pelaksanaan uji coba pelarangan sepeda motor di kawasan Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, baik itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maupun Dinas Perhubungan hanya mengklaim efektivitas penerapan kebijakan itu.
Kendati demikian, DKI tidak menjelaskan indikator keberhasilan kebijakan itu dalam mengurai kemacetan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit.
"Memang macet di sana berkurang kok. Saya enggak mau jawab yang salah-salah soal evaluasi. Evaluasinya bagus," kata Benjamin, Senin (19/1/2015).
Padahal, kemacetan masih terus terjadi di kawasan itu, terutama di jam pulang kerja. Tak jarang klakson mobil saling bersahutan dan mobil-mobil yang bercampur dengan bus kota berkumpul di titik temu simpang Jalan MH Thamrin-Tanah Abang (perempatan Gedung Sarinah).
Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan protokol, tetapi juga di jalan alternatif di sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat seperti Jalan Sabang, Jalan Jatibaru, Jalan Abdul Muis, Jalan Kebon Kacang, Cideng Barat, dan lainnya.
Sementara itu Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butar-Butar masih menggunakan waktu menjabat sebagai alasan mengapa tidak bisa memberi informasi perihal pengurangan kemacetan di sepanjang jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
"Saya belum ada satu bulan menjabat. Data itu sepertinya ada di bidang operasional," kata Pargaulan.
Lebih lanjut, ia mengimbau warga khususnya pengguna motor untuk beralih menggunakan bus gratis yang disediakan DKI. Hal ini untuk menghindari kemacetan serta kesaemrawutan jalur alternatif.
Namun, lanjut dia, pengendara motor lebih memilih untuk berkendara di jalur alternatif. "Kami sudah siapkan bus gratis, seharusnya ya mereka bisa gunakan bus gratis. Kalau tetap memilih jalan di jalur alternatif, ya semrawut," ujar Pargaulan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim kebijakannya melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat efektif mengurangi kemacetan di wilayah tersebut.
Kebijakan tersebut sudah dijalankan sejak 17 Desember 2014 lalu. Menurut dia, kebijakannya bersama Polda Metro Jaya telah membuat kawasan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat lebih terlihat rapi.
"Pasti efektif dong. Kalau kamu naik motor di sana dan ngerem, kecepatannya tidak konstan, itu yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Pengendara motor itu suka motong jalan seenaknya, ngerem mendadak, itu yang membuat arus lalu lintas jadi ruwet," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, ia berencana memperluas wilayah pelarangan perlintasan sepeda motor. Yakni di jalan protokol hingga Jalan Sudirman (kawasan Semanggi-Ratu Plaza-Blok M) dan kawasan Kuningan Jakarta Selatan.
Dia mengutamakan jalan-jalan yang sudah tersedia transportasi massal dengan fasilitas nyaman yang diberlakukan kebijakan ini. Bus yang melintas di daerah pelarangan motor juga harus cukup jumlahnya dan harus ada fasilitas bus gratisnya.
Hingga saat ini, ia belum berencana merealisasikan wacananya memperluas rute pelarangan sepeda motor tersebut. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
