Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga menghentikan simulasi penutupan empat pintu Tol Dalam Kota. Simulasi dihentikan karena muncul persoalan baru yang perlu solusi segera. Awal tahun 2014, Jasa Marga mengundang semua pihak membicarakan persoalan ini.
”Uji coba penutupan pintu Tol Dalam Kota dihentikan karena hasil penutupan itu tidak sesuai dengan harapan. Ternyata kemacetan justru berpindah,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin (23/12).
Dengan penghentian uji coba penutupan itu, lalu lintas di ruas Cawang-Grogol, baik tol maupun non-tol, dikembalikan seperti semula. Kebijakan three in one di simpang susun Semanggi yang tidak diberlakukan pada saat uji coba penutupan diberlakukan kembali.
”Jadi, sejak Jumat dinyatakan selesai dan Sabtu dilakukan evaluasi bersama Polda dan Jasa Marga. Akhirnya diputuskan dihentikan karena kurang efektif,” kata Rikwanto.
Menurut Rikwanto, dari hasil evaluasi, terjadi perubahan pola perilaku pengendara yang memindah waktu dan lokasi kemacetan. ”Misalnya, di Pintu Tol Tegal Parang dan Pancoran, pengendara memilih berangkat lebih pagi dari jam uji coba atau lebih siang menunggu pintu tol dibuka,” ujarnya.
Penutupan pintu masuk Tol Semanggi 1 juga membuat pintu masuk Semanggi 2 kewalahan meskipun sudah ada tenaga untuk menjemput transaksi pembayaran tol. Rikwanto mengatakan, saat ini masih dilakukan evaluasi menyeluruh untuk membuat kebijakan yang bisa mengatasi kemacetan. ”Pengaturan selanjutnya setelah Tahun Baru,” ujar Rikwanto.
Secara terpisah, Subakti Sukur, General Manager Tol Cawang-Tomang-Cengkareng, mengatakan, penghentian simulasi penutupan empat pintu tol dalam kota bersifat sementara. Minggu kedua Januari 2014 Jasa Marga akan mengundang semua pihak membicarakan hal tersebut. ”Kami perlu mendengar banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, ahli transportasi, dan kepolisian,” kata Subakti.
Setelah sepekan ditutup, ada kekurangan dan kelebihan. Menurut Subakti, ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Karena menyangkut kepentingan banyak orang, Jasa Marga perlu mendengarkan banyak pihak.
Sepekan setelah penutupan empat pintu tol, ada kepadatan baru di ruas tol. Sementara di jalan arteri, arus lalu lintas bergerak semakin lancar. Di Pintu Tol Dharmais, ketika ditutup, kendaraan dalam tol keluar melalui Pintu Tol BPK. Di sekitar ruas tol itu terjadi kepadatan kendaraan yang harus dicarikan solusinya.
Empat pintu tol yang sebelumnya ditutup adalah Pintu Tol Tegal Parang, Pancoran, Dharmais, dan Semanggi 1. Penutupan dilakukan pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Transaksi elektronik
Terkait dihentikannya penutupan empat pintu tol, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum menerima hasil evaluasi secara resmi dari kepolisian. Pembukaan kembali pintu Tol Dalam Kota, katanya, belum merupakan keputusan final. ”Belum rampung evaluasinya. Ini belum jadi kesimpulan,” katanya.
Jokowi menambahkan, sistem yang paling tepat adalah penggunaan pembayaran secara elektronik. Kendaraan tidak perlu mengantre lama di pintu tol untuk membayar secara manual.
Dalam uji coba penutupan beberapa pintu tol dalam kota, menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Pemprov DKI Jakarta hanya membantu karena tol bukan kewenangan Pemprov.
Yang harus diperbaiki, lanjut Pristono, adalah percepatan transaksi di pintu tol agar kendaraan yang mengantre masuk tol tidak menumpuk dan menyebabkan kemacetan di jalan arteri. Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penggunaan uang elektronik (e-money), kartu tol elektronik (e-toll card), atau perangkat on board unit.
Gerbang tol untuk transaksi elektronik seharusnya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan gerbang untuk transaksi manual. Dengan demikian, pengendara lama-lama diharapkan akan beralih ke transaksi elektronik karena lebih cepat dan tidak menyebabkan antrean panjang di pintu tol.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, penutupan empat pintu Tol Dalam Kota berdampak positif. Syaratnya, dibarengi beragam kebijakan pro-transportasi publik lainnya.
Menurut Danang, saat penutupan pintu tol, kecepatan kendaraan di jalan tol meningkat menjadi 25-30 kilometer per jam per mobil. Hal itu membuat semakin banyak mobil masuk tol. ”Sebelumnya, kendaraan hanya mampu melaju 15-20 kilometer per jam. Akibatnya, mobil yang masuk tol lebih sedikit,” katanya.
MTI sejauh ini belum melihat penutupan empat pintu tol bermotif kepentingan ekonomi tertentu. Belum efektifnya penutupan pintu tol akibat tidak diimbangi penerapan kebijakan pro-transportasi publik lainnya.
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah promosi penggunaan tiket tol elektronik. Tol elektronik bisa mempersingkat waktu keluar masuk tol menjadi hanya 2-3 detik. Waktu itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan karcis tol konvensional yang menghabiskan waktu 5-6 detik di pintu tol.
Ketua Bidang Komunikasi Publik MTI Milatia Kusuma tetap berpendapat penambahan armada bus harus jadi prioritas. Ia melihat, belum efektifnya penutupan pintu tol dipicu kebingungan masyarakat menemukan transportasi publik ideal.
”Keberadaan bus nyaman dan aman belum dirasakan masyarakat. Mereka pilih macet ketimbang harus menunggu lama dan berdesakan di dalam bus,” kata Milatia.
Pengamat transportasi dari UI, Alvinsyah, menilai, sah-sah saja jika uji coba itu dihentikan jika memang dampak negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya. Hanya saja, ke depan, kepolisian dan Jasa Marga harus lebih komprehensif dalam melakukan perencanaan sehingga kebijakan bisa bertahan lama.
”Pola penutupan ini di satu koridor. Dampak yang kita lihat satu wilayah, analisisnya satu wilayah. Ini seperti arus air, dibendung satu titik, mencari jalan di tempat lain. Kita tidak tahu proses perencanaannya seperti apa, apakah sudah ada antisipasi titik-titik gelembung akibat kebijakan ini,” kata Alvinsyah.
Menurut Alvinsyah, seperti kebijakan three in one, pengendara akan mengubah pola dengan menghindarinya. ”Ada yang mengubah rute, ada yang mengubah jam. Harapannya, pola berubah ke transportasi umum, tetapi angkutan umum belum memadai,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekayasa-rekayasa lalu lintas di Jakarta hanya bisa dilakukan sebagai solusi jangka pendek mengatasi kemacetan. Ibaratnya hanya obat sementara, selama permasalahan utama tidak diatasi. (FRO/CHE/RTS/RAY/NDY/KOMPAS CETAK)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
