Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Secara paralel dengan berjalannya proses pengundangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) HPP, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.
Adapun surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya Perbadan HPP nanti.
Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, fleksibilitas tersebut ditujukan untuk memudahkan Perum Bulog dalam melakukan pembelian beras dalam memastikan terpenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Sehingga dengan terpenuhinya CBP akan membantu Bulog dalam menstabilkan harga beras yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan inflasi. Maka Piter menilai adanya ketentuan tersebut akan justru membantu menjaga inflasi.
Baca Juga: Pemerintah Atasi Oversupply Ayam Lewat Bantuan Pangan
"Dengan landasan berpikir ini, fleksibilitas Bulog justru membantu menjaga inflasi," kata Piter kepada Kontan.co.id, Senin (13/3).
Menurutnya saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan ketersediaan dana bagi Bulog untuk melakukan pembelian gabah dan beras petani secara maksimal.
"Bulog fungsinya menstabilkan harga. Kalau Bulog tidak membeli beras petani, distribusi beras dikuasai oleh mafia beras harga akan tidak terkendali. Oleh karena itu Bulog harus punya kemampuan untuk membeli sebesar-besarnya gabah dan beras petani," jelasnya.
Ia menjelaskan, bagaimana beras mempengaruhi inflasi bukan dilihat dari bagaimana harga gabah di petani, melainkan bagaimana Bulog memainkan peran dalam menjalankan perannya.
"Harga mahal di petani justru bagus untuk kesejahteraan petani dan akan mendorong produktivitas petani. Harga mahal di petani bukan ukuran inflasi. Inflasi lebih ditentukan oleh bagaimana Bulog memainkan perannya," ujar Piter.
Menurutnya, saat panen raya petani harus dilindungi dan mendapatkan harga yang terbaik. Disini Bulog berperan apabila harga gabah saat panen raya mengalami penurunan lebih dari harga yang ditetapkan.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, fleksibilitas harga gabah/beras yang saat ini berlaku tentu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap inflasi secara keseluruhan.
Adapun pengaruh dari penyesuaian harga ini terhadap kesejahteraan petani, Yusuf menilai belum jadi angka yang relatif ideal, yakni masih di bawah harga gabah panen petani. Maka Pemerintah perlu mencari titik yang menguntungkan satu pihak namun tidak terlalu memberatkan pihak yang lain.
Baca Juga: Serikat Petani Indonesia (SPI) Usul HPP Gabah Terbaru Sebesar Rp 5.600 per Kg
"Dari konteks harga gabah ini, tentu pihak yang diuntungkan di sini adalah konsumen karena konsumen akhirnya membeli beras tersebut dengan harga yang relatif tidak lebih mahal karena kenaikannya juga relatif lebih sedikit. Namun di sisi yang lain petani tingkat kesejahteraannya tidak bisa meningkat karena jumlah harga yang diberikan oleh pemerintah dalam konteks ini relatif sedikit sehingga memang kemudian perlu dicari cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam bentuk lain," jelasnya.
Maka dalam peningkatan kesejahteraan petani, Ia mengatakan perlu dilakukan pemberian subsidi pupuk yang cukup. Serta pemberian kapasitas produksi, dan peningkatan produksi dari lahan pertanian itu sendiri.
Sebagai informasi, dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Perum Bulog dalam rangka pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dimana untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, GKG di Gudang Perum BULOG Rp 6.300/kg, beras di Gudang Perum Bulog Rp 9.950/kg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
