kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ekonom Imbau Pemerintah Susun Paket Kebijakan untuk Hadapi Ketidakpastian Global


Minggu, 01 Januari 2023 / 19:23 WIB
Ekonom Imbau Pemerintah Susun Paket Kebijakan untuk Hadapi Ketidakpastian Global
ILUSTRASI. Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mendapat sokongan


Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan, ketidakpastian global akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena ini, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berada di kisaran 4,3% - 4,7% secacra tahunan.

Ini melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 dari dirinya yang sebesar 5,15% yoy.

Bhima menjelaskan, ketidakpastian global akan memengaruhi kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Kabar baiknya, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia datang dari sektor domestik, yaitu konsumsi rumah tangga. Sehingga, degup ekonomi masih tetap terjaga.

Sayangnya, Bhima juga melihat potensi tersendatnya konsumsi rumah tangga pada tahun 2023. Tantangan datang dari tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan.

Baca Juga: Ketidakpastian Global Memperlambat Laju Perekonomian Indonesia di 2023

"Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat kelompok menengah dan bawah," tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (1/1).

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Bhima memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa disusun oleh pemerintah Indonesia.

Pertama, relaksasi pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini, tarif PPN sebesar 11%. Untuk menjaga daya beli, tarif PPN bisa diturunkan ke 7% hingga 8%.

"Dengan relaksasi pajak, khususnya PPN, bisa menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omzet pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih," tambah Bhima.

Kedua, memberi bantuan subsidi upah ke pekerja sektor informal. Bisa dipatok kriteria maksimal pendapatan Rp 4 juta per bulan.

Baca Juga: Ekonom: Indonesia Punya Modal Kuat untuk Hadapi Ketidakpastian 2023

Ketiga, memberi subsidi transportasi publik dan menambah armada secara besar-besaran untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat yang terbebani bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Keempat, menurunkan harga BBM jenis Pertalite dan solar agar inflasi energi bisa terkendali. Sembari, ada subsidi pada transportasi publik.

Kelima, memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah kenaikan harga pangan terutama jelang Ramadhan 2023.

Keenam, mempercepat transisi energi sehingga muncul banyak lapangan kerja, khususnya di ekosistem mobil listrik dan energi terbarukan.

Ketujuh, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, mengubah rezizm devisa bebas menjadi devisa terkendali.

Ini dengan mewajibkan pemegang devisa hasil ekspor (DHE) untuk mengkonversi valuta asing minimal 80% ke rupiah.

Kedelapan, mempercepat realisasi 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×