Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Para akademisi menilai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih belum optimal. Dukungan pemerintah bagi peneliti dinilai masih sangat minim.
Ketua Himpunan Alumni IPB (HA-IPB) Bambang Hendroyono mengatakan, pemerintah perlu menata tata niaga di sektor pangan. Pengendalian tersebut perlu dilakukan agar tercipta kedaulatan pangan sehingga para petani dan peternak menjadi sejahtera. "Perlu ada koordinasi antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Bambang, akhir pekan lalu.
Selain itu, kebijakan hilirisasi juga masih belum berjalan baik. Sektor kelautan belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Kebijakan pelarangan penangkapan ikan menggunakan kapal cantrang perlu diberikan solusi untuk industri di sektor hilir.
Di bidang hukum para peneliti masih sangat beresiko besar menjalankan tugasnya. Mereka dibayang-bayangi kegagalan yang berujung pada pidana bila penelitian yang dibiayai oleh dana pemerintah tidak berjalan dengan baik.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, acuan dalam menetapkan seseorang bersalah sudah ada dan pemerintah telah berkomitmen untuk itu. "Standar SOP penegakan hukum harus jelas," kata Yasonna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
