Reporter: Rika Panda | Editor: Edy Can
JAKARTA.Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 12-Rp 15 triliun untuk membangun infrastruktur yang mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Anggaran ini sudah termasuk pengadaan lahan proyek-proyek infrastruktur tersebut.
“Ada juga tambahan dana sebesar Rp 1,1 triliun dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pembebasan lahan, terutama lahan yang high grade,” ujar Kepala Pusat Kajian Strategis Setjen Kementerian PU, Hediyanto W. Husaini, Kamis (19/1).
Kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan permukiman yang sejalan dengan program MP3EI cukup besar. Kementerian PU memperkirakan, selama periode 2011-2014, dibutuhkan investasi hingga Rp 183,8 triliun.
Selama periode tersebut PU hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp 50,356 triliun. Sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta dan BUMN yang mencapai Rp 133,53 triliun.
Untuk tahun ini, PU memperkirakan nilai investasi yang berasal dari sektor swasta mencapai sekitar Rp 33,37 triliun. Pemerintah berharap, investasi wasta tersebut akan terus meningkat.
Untuk menarik minat investor, pemerintah akan memulai dengan beberapa proyek infrastruktur. “Kalau fisiknya sudah dibangun duluan, akan menambah daya tarik swasta untuk ikut proyek yang berskema PPP (public private partnership) ini," katanya.
Hediyanto mencontohkan, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdau) dengan nilai proyek sebesar Rp 5 triliun. Dalam proyek ini, pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan fisik lebih dahulu. Sementara untuk pembangunan proyek jalan tol Tanjung Benoa, Bali, pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi. "Untuk jalan tol Surabaya, pemerintah sudah lebih dahulu membangun Jembatan Suramadu," jelasnya.
Nantinya jembatan ini akan dikaitkan dengan jalan tol Surabaya. Demikian pula dengan jalan tol Tanjung Priok, pemerintah sudah membangun jalan akses menuju jalan tol tersebut. “Kami tak ingin pemerintah banyak investasi tapi swasta diam. Karena disinyalir dana investasi swasta besar. Dana swasta ini akan melengkapi APBN,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
