Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir untuk melakukan verifikasi ulang terhadap rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Dr. Sutarto Hadi.
Pasalnya, Sutarto yang juga calon rektor ULM periode 2018-2022, diduga melakukan penggalangan suara dengan menggunakan dana Islamic Development Bank (IDB) 2017.
“Menristekdikti harus melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan dan semua yang terlibat. Ngapain kita memiliki rektor bermasalah,” kata anggota Komisi X DPR Sofyan Tan di Jakarta Selasa (5/6).
Verifikasi tersebut, menurut Sofyan sangat mendesak. Pasalnya, rektor terpilih tentu akan mengelola dana besar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan kalau dana APBN dikelola orang yang bermasalah, imbuhnya, tentu akan melukai dan mencederai pendidikan itu sendiri.
Sofyan berharap, Kemristekdikti memiliki sikap yang jelas terhadap persoalan ini. Jika dalam verifikasi ditemukan bukti otentik tentang dugaan tersebut, tentu pencalonan Sutarto sebagai rektor harus digugurkan.
“Kemristekdikti memiliki wewenang signifikan untuk menggugurkan calon rektor yang tidak memenuhi syarat, melalui 35 persen suara,” kata dia.
Dugaan penggalangan suara yang dilakukan Sutarto, muncul menjelang pemilihan suara, Rabu (30/5). Diduga, Sutarto mengarantina 20 orang pemilik hak suara di sebuah hotel mewah di Kota Banjarmasin.
Dana penggalangan suara tersebut ditengarai berasal dari bantuan dana Islamic Development Bank (IDB) 2017. Sebelumnya, ULM memang menerima pendanaan dari IDB untuk bantuan pembangunan 12 gedung baru lewat skema Proyek 7 in 1 senilai Rp 384,7 miliar.
Proses pemilihan suara calon rektor ULM itu, saat ini sudah menghasilkan tiga kandidat. Selain Sutarto, calon lain adalah Prof. Dr. Zairin Noor dan Prof. Dr. Hadin Muhjad. Dalam proses pemungutan suara tingkat senat universitas, Sutarto meraup 31 suara, Zairin 17 suara, dan Hadin sembilan suara.
Sementara, bakal calon lain, yaitu Prof. Husaini hanya meraih satu suara dan gagal melenggang ke tahap selanjutnya. Panitia pemilihan, kemudian melakukan mengirimkan berkas ketiga calon tersebut kepada Kemristekdikti.
Pemilihan Rektor ULM memang menjadi sorotan. Sebelumnya, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel Akhmad Husaini berharap agar pemilihan bisa berjalan fair dan demokratis. “Jangan dirusak dengan hal yang tak terpuji, misalnya politik uang,” kata dia.
Husaini tidak menepis, bahwa pemilihan rektor ULM memang rawan. Dia berkaca pada pemilihan rektor ULM periode sebelumnya, yang dinilai sarat kepentingan dan nuansa politis. Hal itu terjadi, lanjut dia, karena ULM adalah universitas tertua di Kalimantan.
Selain banyaknya proyek, baik dari Kemristekdikti, juga adanya bantuan Bank Dunia dalam bentuk hibah, serta bantuan Pemprov Kalsel.
“Sehingga sangat wajar kalau dalam pemilihan rektor akan sarat kepentingan. Tapi meski sarat kepentingan, diharapkan akan muncul figur yang amanah,” katanya.
Pemilihan rektor ULM, juga menggema di kalangan netizen. Beberapa waktu lalu di media sosial, sempat ramai komentar dengan hastag #gantirektorunlam.
Hastag #gantirektorunlam tersebut muncul, diduga karena banyak pihak tidak puas atas kepemimpinan Sutarto Hadi. Sebab, selama Sutarto menjabat sebagai rektor, kondisi ULM dinilai banyak kalangan makin terpuruk.
Berdasarkan peringkat perguruan tinggi se-Indonesia, misalnya, ULM Banjarmasin, hanya menduduki urutan ke-51.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
