Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
JAKARTA. Semoga ini bukan bertujuan untuk dagang kambing. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pengumuman hasil pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) penerus jabatan Muliaman D. Hadad. Jika sesuai jadwal, usai uji kepatutan dan kelayakan deputi gubernur BI diumumkan Senin, 1 Juli, namun DPR mengulur waktu hingga 8 Juli 2013.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar beralasan, penundaan keputusan ini diambil setelah beberapa fraksi meminta tambahan waktu untuk menentukan calon deputi gubernur BI. Pasalnya, masih banyak anggota DPR yang berada di luar kota sehingga sulitnya berkoordinasi dalam menentukan pilihan.
Kemarin, tiga calon Deputi Gubernur BI telah melakukan uji kelayakan di depan anggota Komisi XI DPR. Mereka adalah Asisten Gubernur BI Hendar, Asisten Gubernur BI Mulya E. Siregar dan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa Treesna Wilda Suparyono.
Dalam pemaparannya Hendar menjanjikan empat hal. Pertama, menjamin stabilitas sektor keuangan untuk menjamin ketahanan ekonomi. Kedua, mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan.
Ketiga, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian. Keempat, menyiapkan organisasi dan sumber daya BI menuju peran pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara Treesna menawarkan tujuh program. Pertama, peningkatan kerja sama antar BI. Kedua, peningkatan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketiga, penelitian track record bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keempat, perluasan implementasi inti plasma dalam pembiayaan UMKM.
Kelima, menciptakan wirausahawati dengan cara melakukan edukasi keuangan. Keenam, mengharmoniskan hubungan BI dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain. Ketujuh, penguatan kantor Perwakilan BI di daerah.
Sementara Mulya Siregar menawarkan 10 agenda dan 19 program kerja jika terpilih. Agenda terfokus dalam penysunan kerangka makro prudensial dan upaya pemantauan sistem keuangan, meski tak lagi dalam pengawasan dan pengaturan BI.
Hingga kemarin semua fraksi masih tutup mulut mengenai calon pilihannya. Harry Azhar yang berasal Golkar mengaku fraksinya belum menentukan pilihan. "Bisa saja, posisi Deputi Gubernur kan posisi politis bukan jenjang karir," tambahnya (1/7).
Anggota DPR dari fraksi PDIP Dolfie OFP juga cuma memberikan isyarat akan memilih calon berintegritas. "Dan juga menguasai makro prudensial, pengawasan sudah bergeser ke OJK," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
