kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45803,67   -2,52   -0.31%
  • EMAS1.055.000 -0,94%
  • RD.SAHAM -0.34%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

DPR: RUU Cipta Kerja titik temu perlindungan pekerja dan dunia usaha


Jumat, 03 Juli 2020 / 22:24 WIB
DPR: RUU Cipta Kerja titik temu perlindungan pekerja dan dunia usaha
ILUSTRASI. A labourer wearing a hat gestures as she takes part during a protest against government plans to change restrictive labour regulations through so-called 'Omnibus Laws' outside Indonesia's parliament building in Jakarta, Indonesia, January 20, 2020. REUTER

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Golkar M Sarmuji mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR akan segera dibahas, salah satunya mengenai bonus pekerja yang akan dikaji lebih mendalam.

“Masalah pemberian bonus pekerja akan dibicarakan lebih dalam. Intinya melindungi hak pekerja tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan,” kata Sarmuji dalam keterangannya pekan lalu.

Seperti diketahui sebelumnya, DPR kembali melaksanakan Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV yang digelar secara virtual pada 15 Juni 2020 dan menyoroti sejumlah RUU salah satunya RUU Cipta Kerja yang masuk dalam agenda strategis DPR RI.

Baca Juga: Ini pertimbangan DPR tarik 16 RUU dari prolegnas prioritas tahun 2020

Dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, salah satu klausul yang masih menuai pro dan kontra saat ini adalah ketentuan mengenai bonus pekerja. Pemberian bonus tersebut diatur dalam Pasal 92 Bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Klausul pada draft menyebutkan, perusahaan wajib memberikan bonus atau penghargaan sebesar lima kali upah kepada pekerja yang telah bekerja minimal 12 tahun.

Ketentuan ini dinilai sejumlah pihak akan sangat membebani biaya operasional perusahaan yang kini masih sangat terpukul akibat pandemi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan berbagai aspek saat menyusun klausul-klausul dalam RUU Omnibus Law Ciptaker. Dia berharap pembuat undang-undang juga memperhatikan aspirasi pelaku industri.

Menurut Maulana, salah satu yang membebani adalah ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga 5 kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun.

PHRI menilai kewajiban ini akan memberikan beban operasional perusahaan yang sangat besar. Padahal, situasi bisnis saat ini dan ke depan masih akan sulit.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×