Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marzuki Alie meminta pemerintah memperbaiki sistem penganggaran di tahun 2012. Terutama terkait pembiayaan, pengadaan proyek, belanja modal, serta proyek infrastruktur.
"Dalam kaitannya dengan fungsi penganggaran di DPR, ada isu penyerapan anggaran yang mayoritas tidak mencapai 90%. Apabila ini terlambat di bagian pembangunan, tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan," ujarnya di Gedung DPR (29/12).
Selain itu, ia menilai tantangan di tahun 2012 tidak terpisah dari dinamika politik tahun sebelumnya. Termasuk soal tumpang tindih pemilikan lahan yang berujung pada kasus kekerasan antara masyarakat dan investor.
"Bukan tidak mungkin hal itu diikuti daerah lain, DPR akan membentuk panja (panitia kerja), bahkan kalau perlu pansus (panitia khusus) yang lintas komisi untuk kasus Mesuji, Bima, dan lainnya. UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum semoga bisa menyelesaikan kasus pemilikan lahan di pelbagai daerah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
