Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah pada 2017 akan menerapkan cukai plastik. Rencana ini sudah dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2017, dan akan dibahas dulu di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejumlah Fraksi di DPR meminta, rencana ini dikaji dengan matang dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDIP menyampaikan, meakipun sudah masuk dalam RAPBN 2017, rencana penerapan cukai plastik ini harus dikaji lebih dulu.
"Kita ingin supaya tidak tergesa-gesa menerapkannya, ini harus dibicarakan dulu dengan pelaku Industri agar jangan sampai pengenaan cukai itu mengurangi daya saing produk-produk kita," ujar Hendrawan, Selasa (11/10).
Kajian ini, menurutnya, supaya tidak terjadi pembebanan pajak yang tidak perlu sehingga akan berdampaik pada daya saing. Apalagi rezim pajak Indonesia bukan untuk membebani industri melainkan memberikan fasilitas industri supaya lebih baik.
Selain akan mendengarkan pendapat pemerintah, DPR juga akan meminta pendapat pelaku Industri. Hal ini supaya bisa diambil keputusan dengan sebijak-bijaknya tidak ada pembebanan kepada pelaku industri dan pemerintah mendapatkan masukan pendapatan. "Untuk industri silahkan berikan masukan kepada DPR, supaya aspirasinya ditampung," ungkapny.
Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan, fraksinya setuju dengan penerapan cukai plastik, namun dengan sejumlah catatan. Yaitu tidak memberatkan pelaku industri plastik dan industri yang berkaitan. Kemudian penerapan cukai plastik ini tidak memberatkan pengguna dan terakhir dapat memberikan pemasukan kepada negara.
"Ini harus diatur dengan benar supaya tidak memberatkan kepada industri, kepada pengguna dan mendatangkan pemasukan negara yang wajar," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
