Reporter: Dwi Nur Oktaviani |
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menyatakan dari 11 Prioritas Nasional yang telah disepakati Pemerintah dan DPR, ada 5 prioritas paling penting yang menjadi perhatian serius DPR.
Rinciannya, pertama, prioritas Reformasi Birokrasi. Menurut Marzuki, prioritas Reformasi Birokrasi ini harus diarahkan untuk menetapkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Misalnya dengan cara melalui terobosan kinerja terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan daerah.
Kedua, terkait prioritas pendidikan, yang akan berujung pada pendidikan berkualitas. “Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, relevan dan efisien, kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter bangsa yang kuat serta kewirausahaan,” ujar Marzuki dalam pidato rapat Paripurna Persidangan I tahun 2011-2012, Selasa (16/8).
Kemudian yang ketiga, prioritas untuk kesehatan. Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat itu beranggapan arah kebijakan yang perlu diambil pemerintah di sektor kesehatan yaitu terkait peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Serta, ia meminta agar fasilitas kesehatan dokter, bidan dan perawat di puskesmas dan di Rumah Sakit (RS) Kabupaten/Kota ditingkatkan.
Keempat, DPR meminta pemerintah mengutamakan penanggulangan kemiskinan. Dengan cara, penanganan pelayanan masyarakat miskin di daerah pesisir, pulau-pulau terpencil, daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah perbatasan, daerah terluar serta daerah pasca bencana dan konflik. Pasalnya, menurut DPR kemiskinan itu berakar dari kemiskinan di pedesaan dan pekerja sektor pertanian. “Perlu kebijakan yang progresif yang diarahkan bagi penyelesaian masalah pada sisi hulu kemiskinan,” tambahnya.
Terakhir, prioritas kelima DPR adalah Ketahanan Pangan. DPR mengimbau agar pemerintah meningkatkan ketersediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri. Serta, tambah Marzuki, pemerintah diharapkan melakukan pengendalian impor bahan pangan. “Serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2012.
Kemudian, dari hasil pembahasan APBN 2012 DPR dan Pemerintah juga sudah menyepakati 11 prioritas nasional antara lain prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, prioritas pendidikan, prioritas kesehatan, prioritas penanggulangan kemiskinan, prioritas ketahanan pangan, prioritas infrastruktur, prioritas iklim investasi dan iklim usaha, prioritas energi, prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, prioritas daerah tertinggal terdepan terluar dan pasca konflik, serta prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
