Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi mendapat dukungan penuh dari dewan legislatif.
Dalam rapat kerja dengan BKPM hari ini, Rabu (11/9), Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, anggota dewan memberikan dukungan secara politik agar BKPM naik kelas menjadi kementerian. Pasalnya, posisi lembaga kementerian dapat menciptakan regulasi dan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum lebih besar.
Baca Juga: Tak hanya batubara, PLN juga minta ada harga patokan gas untuk listrik
Senada, meski anggaran untuk BKPM untuk tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya, anggota Komisi VI Primus Yustisio berharap rencana BKPM menjadi Kementerian Investasi tetap berjalan.
“Terkait penambahan anggaran, memang saat ini sedang ada penghematan di negara kita ini. Mungkin juga Presiden sepertinya akan membuat lembaga baru untuk investasi, mungkin ada pengalihan anggaran kesana nantinya,” tutur Primus.
Dalam rapat tersebut, disepakati anggaran BKPM untuk 2020 sebesar Rp 585,5 triliun. Angka ini lebih rendah dari outlook realisasi tahun 2019 sebesar Rp 592,2 triliun. Komisi VI juga tidak menyetujui tambahan anggaran yang diusulkan BKPM untuk tahun depan sebesar Rp 205 miliar.
Menanggapi rencana pembentukan Kementerian Investasi, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ia juga mengharapkan hal tersebut benar-benar terwujud.
Baca Juga: Jokowi akan sampaikan surpres pembahasan RUU KPK segera
Namun, menurutnya hal tersebut tak serta merta menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah lembaga ini dalam mendorong investasi ke depan.
“Kami sangat menghargai bila BKPM diperbesar menjadi Kementerian Investasi, tapi kita juga harus sadar ke depan masih banyak yang harus dikerjakan,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencetuskan rencana membentuk Kementerian Investasi untuk pemerintahan periode 2019-2024. Ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk menggenjot masuknya aliran investasi ke dalam negeri, terutama investasi langsung yang bersifat jangka panjang.
Pembentukan Kementerian Investasi, kata Jokowi waktu itu, juga akan berkonsentrasi pada industri ekonomi digital dan kreatif.
Baca Juga: Tahun depan, subsidi non-energi turun menjadi Rp 62,3 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
