Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemerintah daerah untuk mengambilalih operasional PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Alasannya, keikutsertaan daerah akan mengatasi berbagai keluhan yang selama ini terjadi dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota Komisi VI DPR Satya W. Yudha mengungkapkan selama kunjungan anggota DPR ke sana banyak mendengar banyak keluhan terkait kontribusi Inalum bagi daerah Sumatera Utara. Menurutnya, pemerintah setempat mengaku kontribusi Inalum sangat kecil hanya sebesar US$ 2,5 juta per tahun. "Sedang untuk listrik dari PLTA ternyata tidak mengucur ke daerah. Ini jangan sampai terulang," katanya.
Karena itu, DPR mendukung pemerintah daerah untuk ikut mengambil alih peleburan alumunium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan II tersebut. Tapi, Satya mengatakan pengambilalihan itu harus dilakukan secara tanggung renteng antara pemerintah pusat dalam hal ini BUMN dengan pemerintah daerah.
Tujuannya, agar ada sinergi antara pusat dan dearah. “Sedang terkait pembagian sahamnya harus dilakukan melalui kesepakatan bersama,” tambah Satya.
Seperti diketahui, Inalum adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA). Kerjasama ini dimulai sejak 1975 dan akan berakhir 2013 nanti. Pemerintah mempunyai dua opsi untuk melanjutkan kerjasama itu atau tidak.
Jika tidak, pemerintah harus membeli saham yang dikuasi NAA itu. Sejauh ini, tiga BUMN yakni Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Bahana Securities berniat berniat membeli saham itu.
Namun, belakangan kabarnya, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Pandjaitan juga tengah mengalang pemerintah daerah Sumatera Utara untuk membeli saham itu. Luhut yang menggunakan bendera PT Toba Sejahtera mengajak tujuh pemerintah daerah Sumatera Utara untuk mengambil alih kontrak inalum yang bakal segera berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
