Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat meminta manajemen PT Perusahaan Listrik Negara untuk meningkatkan efisiensi, khususnya pemakaian sumber energi untuk pembangkit. Karena itu, DPR menilai, rencana pembangunan energi listrik 10.000 megawatt merupakan hal yang sangat mendesak atau urgent dan harus segera diselesaikan.
Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 mengatakan bahwa fokus PLN dalam rangka efisiensi energi untuk pembangkit listrik, adalah untuk menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal inefisiensi di tubuh PLN senilai Rp 37,6 triliun periode 2009-2010.
"Dewan tidak ingin berpolemik terhadap masalah ini. Oleh karena itu, perlu segera mendapat kejelasan," kata Marzuki dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/11).
Permasalahan inefisiensi penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik oleh PT PLN sebesar Rp 37,6 triliun, sebagaimana audit BPK menjadi perhatian anggota dewan. Sebelumnya, dalam masa reses, Komisi VII DPR telah melakukan rapat kerja dengan pihak terkait yaitu Menteri ESDM Jero Wacik, mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, jajaran BP Migas, BPH Migas, PT PGN, dan PT PLN, khusus menindaklanjuti temuan BPK atas PLN ini.
Namun, rapat kerja yang dilakukan ini belum mendapat hasil optimal sesuai dengan agenda pokok pembahasan, lantaran Dahlan belum membaca hasil audit BPK sehingga Komisi VII tidak bisa bertanya banyak. Hal ini mengakibatkan pembahasan rapat ditunda dan Komisi VII kembali merencanakan rapat ulang dalam waktu dekat, pada masa sidang II tahun sidang 2012-2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
