Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Edy Can
JAKARTA. Distribusi kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih bermasalah. Masalah ini terjadi karena keterlambatan pengiriman, kartu dalam kondisi rusak, terpotong dan tulisan tidak terbaca.
Jumlah kartu yang bermasalah diperkirakan mencapai 4,32 juta kartu atau setara 5% dari total kartu Jamkesmas yang distribusikan. Tahun ini, pemerintah membagikan sebanyak 86,4 juta kartu. Kartu Jamkesmas didistribusi ke 497 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada 9.900 Puskesmas di setiap daerah.
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan(Kemenkes), Supriyanto, mengatakan, banyaknya jumlah kartu yang perlu didistribusikan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah. "Namun selama masyarakat belum menerima kartu Jamkesmas yang baru maka kartu yang lama masih bisa digunakan," ujarnya di Gedung Kemenkes, Jumat (18/1).
Supriyanto mengaku sudah berupaya maksimal mendistribusikankartu Jamkesmas pada tahun ini. Dia mengaku sudah menyerahkan data kepersetaan kepada PT Asuransi Kesehatan sejak 14 Juni 2012.
Untuk antisipasi permasalahan distribusi kartu terus memburuk, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Dirjen BUK Nomor JP.02.01 Tahun 2013. Beleid tersebut mengatur, bahwa pemegang kartu baru diberlakukan mulai 1 Januari 2013 lalu dan pemegang kartu lama masih diberlakukan sampai 28 Februari 2013 nanti.
Supriyanto mengatakan, jumlah kepesertaan Jamkesmas pada tahun 2013 sebesar 86,4 juta jiwa atau naik 13% dari jumlah tahun 2012 sebesar 76,4 juta jiwa. Jumlah peserta Jamkesmas tersebut terdiri dari masyarakat yang miskin dan hampir miskin.
Alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program Jamkesmas dan Jamkesda pada tahun 2013 mencapai Rp 8,298 triliun naik sekitar 12,4% dari anggaran tahun 2012 sebesar 7,38%. Program Jamkesmas ini juga melibatkan sebanyak 1.071 Rumas Sakit(RS) yang diantaranya sebesar 449 RS merupakan milik swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Berantas rentenir di kalangah buruh lewat koperasi
