Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Mulai hari ini, pemerintah resmi menggelar sensus pajak untuk menjaring potensi wajib pajak baru. Sensus ini diharapkan bisa menjaring wajib pajak yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak hingga tiga kali lipat.
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany mengatakan selama ini dari sekitar 110 juta orang wajib pajak pribadi, hanya sekitar 8,5 juta wajib pajak yang menyerahkan SPT pajak. "Secara alami tiap tahun ada tambahan sekitar satu jutaan wajib pajak yang menyerahkan SPT. Tapi kita harapkan dengan adanya sensus ini bisa naik tiga kali lipat dari yang semestinya. Kami harapkan ada tambahan sekitar 3 juta (per tahun)," katanya seusai peresmian sensus pajak Jumat (30/9).
Ia menambahkan, dalam tiga bulan pertama ini, sensus pajak akan membidik sekitar 1,5 juta wajib pajak baru. Sayangnya, ia belum bisa memperkirakan berapa besar jumlah potensi penerimaan pajak yang bisa didapat dari wajib pajak baru ini. Fuad bilang tujuan sensus pajak adalah untuk meningkatkan basis pajak nasional. "Jumlah wajib pajak kita harus ditambah. Karena selama ini faktanya jumlah wajib pajak kecil sekali sehingga penerimaan negara tidak cukup besar untuk memberikan pelayanan umum dan untuk membangun infrastruktur," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan selama ini tingkat kepatuhan pajak di Indonesia memang masih rendah. Ia mencontohkan, dari sekitar 110 juta orang pekerja, hanya 8,5 juta wajib pajak yang menyerahkan SPT. "Jadi rasionya hanya 7,73%, bandingkan dengan Jepang yang sudah mencapai 50%. Artinya tingkat kepatuhan pajak kita masih rendah," katanya.
Sedangkan untuk badan usaha, dari sekitar 12 juta badan usaha yang berdomisili tetap di Indonesia, hanya sekitar 466.000 badan usaha yang menyerahkan SPT. "Jadi hanya sekitar 3,6%. Inilah yang membuat rasio pajak kita terhadap GDP rendah," ungkap Agus.
Rencananya, sensus pajak ini akan digelar hingga akhir Desember 2012 nanti. Fuad mengatakan, sensus pajak ini pada akhirnya juga bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Dalam APBNP 2011 rasio pajak ditetapkan sebesar 12,2% dari GDP. Nah, dalam RAPBN 2012 yang sedang dibahas, pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk menaikkan rasio pajak menjadi 12,66% dari GDP.
Catatan saja, dalam APBNP 2011 pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 878,7 triliun, naik 21,5% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2010 yang sebesar Rp 723,3 triliun. Hingga kuartal III ini, Fuad bilang realisasi penerimaan pajak sudah lebih dari 60%.
Dari total penerimaan pajak tahun 2011 yang sebesar Rp 878,7 triliun ini, sebagian besar disumbang dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak perdagangan internasional.
APBNP 2011 mencatat target penerimaan PPh sebesar Rp 432 triliun, naik dari realisasi penerimaan PPh tahun 2010 yang sebesar Rp 357 triliun. Untuk pajak perdagangan internasional, tahun ini pemerintah mematok target sebesar Rp 46,9 triliun, melesat dari realisasi tahun 2010 lalu yang hanya sebesar Rp 28,9 triliun. Peningkatan penerimaan ini karena adanya ekspektasi kenaikan harga komoditi internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
