Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pengenaan cukai plastik kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ke komisi XI DPR RI. Di saat yang berdekatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memperkirakan target penerimaan pabean tidak akan tercapai karena lesunya penerimaan dari bea keluar.
Meskipun ada kemungkinan bila cukai plastik bisa saja digunakan untuk menutup lesunya penerimaan bea keluar tahun ini, Heru Pambudi membantah kemungkinan tersebut.
"Sekali lagi cukai plastik tidak untuk menutup penerimaan dari yang lain," jelas Heru di kantor pusat Direktorat Jendeal Pajak (DJP), Selasa (25/6).
Adapun strategi yang akan dilakukan oleh DJBC adalah mengoptimalkan masing-masing sektor penerimaan bukan menutup dengan adanya cukai plastik. Dia menjelaskan strategi turunan yang dilakukan adalah dengan menjaring wajib pajak dan wajib bayar yang belum patuh dengan sinergi bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
"Untuk itu kita enforce yang di luar kelas ini. Kalau sebelumnya sendiri-sendiri sekarang sinergis. Sedangkan yang sudah teregister kita bimbing pakai klinik," imbuh dia.
Adapun, penerimaan negara tahun ini memang terlihat lesu bila dibandingkan tahun lalu. Data terakhir pada Mei 2019 penerimaan negara hanya tumbuh 5,7% secara tahunan (yoy), lebih rendah bila dibandingkan Mei tahun lalu yang mencapai 14,5%. Sedangkan penerimaan pajaknya hanya tumbuh 2,4%.
Kemarin (24/6) Heru juga menjelaskan melesunya kinerja ekspor ikut memukul penerimaan pabean. Dia mengatakan target penerimaan bea keluar tahun ini tidak akan tercapai 100%. Pasalnya hingga Mei 2019 penerimaan dari bea keluar hanya sebesar Rp 1,5 triliun atau turun 46,3% yoy. Sedangkan target tahun ini tercatat sebesar Rp 4,42 triliun.
Lesunya kinerja ekspor tersebut dijelaskan Heru karena adanya perubahan kegiatan bisnis di PT Freeport dan PT Newmont. Heru memperkirakan keduanya baru bisa melakukan produksi secara normal dalam dua tahun mendatang.
Mengenai sinergi antara DJP, DJBC dan DJA, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan program tersebut diharapkan bisa menambah penerimaan negara tahun ini sebesar Rp 50 triliun. Meskipun pelaksanaannya hingga saat ini baru terkumpul sekitar Rp 6,5 triliun.
Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo cukup optimistis mengingat penerimaan tahun lalu dengan menjaring wajib pajak dan wajib bayar yang tidak patuh mencapai Rp 23,4 triliun. "Itu belum termasuk kerjasama dengan DJA dengan sumber daya alam," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
