Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Sekretaris Kabinet Dipo Alam, tidak lempar batu sembunyi tangan terkait pernyataan adanya kongkalikong yang dilakukan Ketua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Bambang, pernyataan itu harus disertai dengan bukti yang kuat, sehingga bukan hanya sebagai pencari perhatian pemerintah saja.
Menurut Bambang, Dipo harus berani menyatakan dengan lantang siapa oknum di DPR yang berani melakukan hal tersebut. "Sebutkan siapa oknum anggota DPR-nya. Jangan hanya lempar batu sembunyi tangan. Tunjukkan kalau memang ada buktinya," tegas Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11).
Bambang menambahkan, jika pernyataan Dipo ini tanpa bukti yang kuat, maka tak bisa dipungkiri bahwa hal ini hanya upaya pengalihan isu semata dari istana negara. Dan juga menurut Bambang, upaya ini adalah bentuk pencari perhatian semata. Sebab kata Bambang, Dipo Alam pun marah saat Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa ada mafia narkoba di lingkungan istana negara.
Bambang menegaskan, tudingan Dipo ini kemungkinan tidak benar terjadi, jika tidak ada bukti yang kuat. "Kalau hanya kata-kata saja tanpa bukti, maka kemungkinan ini tidak benar. Hanya pengalihan isu dan mencari perhatian saja," pungkas Bambang.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian, terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.
Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Praktiknya adalah dengan merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender.
Setoran dari para perusahaan pemenang tender ini, kata Dipo bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jika seluruh setoran dikumpulkan, maka besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun. Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Penggelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian.
Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Meski begitu tidak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Dipo juga tidak mau menyebut nama partai politik, nama-nama kader partai politik, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
