Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alokasi belanja transfer ke daerah yang semakin besar setiap tahun tak sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensinya.
Menilik alokasi belanja pemerintah daerah dari data agregasi seluruh provinsi dan kabupaten/kota, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Benedictus Raksaka Mahi menjelaskan, terdapat tren perubahan.
Proporsi belanja pendidikan dan kesehatan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota cenderung meningkat. Hal ini dipicu oleh adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Baca Juga: Bappenas kaji efektivitas belanja transfer ke daerah, begini hasilnya
Namun, lanjut Mahi, proporsi belanja terkait pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum cenderung stagnan. “Proporsi belanja untuk perlindungan sosial juga masih relatif kecil,” kata Mahi.
Alokasi belanja pelayanan umum provinsi, justru turun dari 52,77% pada 2001 menjadi 49,08 pada 2017. Begitu juga dengan alokasi belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi turun dari 17,55% menjadi 15,85%, serta alokasi belanja perlindungan sosial turun dari 1,15% menjadi 0,91%.
Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan jenis belanjanya, tren yang terjadi ialah proporsi belanja pegawai masih tetap mendominasi belanja pemda. Mahi menyimpulkan, belum ada kenaikan signifikan dari proporsi belanja modal pemda.
Ia mencontohkan, meningkatnya transfer ke daerah tidak serta merta sejalan dengan peningkatan output yang juga signifikan untuk fasilitas publik.
“Kenaikan transfer ke daerah, misalnya, tidak meningkatkan panjang jalan bagus di daerah secara signifikan,” ujar Mahi.
Baca Juga: Belanja pemerintah belum berdampak optimal pada pertumbuhan ekonomi
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu penyebab menyempitnya ruang fiskal pemerintah pusat ialah semakin besarnya alokasi belanja transfer ke daerah melalui dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).
Penggunaan dana transfer untuk belanja rutin, menurut Bambang, merupakan bentuk belanja daerah yang tidak berkualitas.
“Padahal idenya, otonomi dan desentralisasi fiskal dilakukan agar pemda bisa melakukan right sizing, merasionalisasi sendiri anggarannya sesuai kebutuhan dengan dibantu block grant dari pemerintah pusat,” tutur Bambang, Senin (12/8) kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
