kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Didesak Keluarkan Regulasi THR ke Pengemudi Ojol, Menaker: Sedang Dikaji


Jumat, 31 Januari 2025 / 19:22 WIB
Didesak Keluarkan Regulasi THR ke Pengemudi Ojol, Menaker: Sedang Dikaji
ILUSTRASI. Yassierli menanggapi permintaan SPAI yang menuntut mengeluarkan regulasi terkait THR bagi pekerja ojek online (ojol).


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang menuntut mengeluarkan regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja ojek online (ojol), taksi online (taksol) dan kurir.

Yassierli mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengkaji pemberian THR terhadap pengemudi Ojol hingga kurir tersebut. Meski demikian, dia tak menyebutkan lebih lanjut sudah sampai mana kajian yang telah dilakukan oleh Kemnaker.

“Kita sedang mengkajinya,” ujarnya singkat kepada KONTAN, Jumat (31/1).

Baca Juga: SPAI Desak Pemerintah Susun Regulasi THR Buat Ojol

Sebelumnya, Ketua SPAI, Lily Pujiati menjelaskan, peraturan terkait THR bagi pengemudi online akan menjadi dasar bagi pelaksanaan THR ojol yang konkrit agar tidak mengulang janji palsu Kemnaker seperti tahun lalu yang sekedar memberi imbauan kepada platform dan bentuknya hanya berupa insentif.

“THR ojol merupakan hak pekerja bagi setiap pengemudi ojol, taksol dan kurir karena kami tergolong ke dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah seperti diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (31/1).

Lily mengungkapkan, THR ojol juga menjadi tambahan pendapatan yang berarti bagi pekerja platform di saat pendapatan yang kecil karena upah (tarif) murah yang diterapkan oleh perusahaan platform.

Belum lagi, kata dia, potongan platform yang besar hingga 50% dan melanggar aturan batas 20%, jelas memberatkan para pengemudi ojol.

Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuktikan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi tersebut.

“Selain itu dalam pembuatan aturan THR ojol, Kementerian Ketenagakerjaan wajib mengikutsertakan partisipasi serikat pekerja ojol dalam pertemuan tripartit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha,” tandasnya.

Baca Juga: Ini 6 Tuntutan Demo Ojek Online di Jakarta Kemarin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×