Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) buka suara terkait penambahan tugas baru terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab terhadap komoditas kakao dan kelapa.
Ketua Umum Askindo, Arief Susanto, optimistis, kebijakan ini bisa menunjang produktivitas kakao dan meningkatkan daya saing secara global.
"Kami percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia," jelas Arief pada Kontan.co.id, Senin (15/7).
Baca Juga: BPDPKS Bakal Urus Kakao, Asosiasi Petani Ingatkan Lahan Kakao Semakin Susut
Arief menguraikan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menginisiasi pembentukan dua kedeputian baru, yakni Deputi Kakao dan Deputi Kelapa di BPDPKS bisa memacu daya saing melalui penyerapan produk di pasar domestik, mengingat 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat.
Ia berharap, regulasi teknis yang nantinya diterapkan bisa menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang dibutuhkan, serta dekat dengan sentra produksi pekebun kakao.
Selain itu, melalui BPDPKS ini, pihaknya berharap ada kepastian ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi dan penyediaan tenaga penyuluh lapangan yang lebih memadai di sektor ini.
"Kami menyambut baik rencana ini, dan dengan senang hati bekerjasama dengan BPDPKS serta pemangku kepentingan lain," tambahnya.
Sebelumnya, pemberian tugas tambahan kepada BPDPKS ini diputuskan melalui rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/7) lalu.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan alasan penambahan tugas kakao dan kelapa ini merupakan sektor yang terkait dengan perkebunan rakyat.
Baca Juga: Kemenperin Dorong Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa
"Jadi, BPDPKS nantinya tidak hanya melakukan replanting kelapa sawit, tetapi juga replanting/revitalisasi perkebunan kakao dan kelapa," urai Airlangga.
Dia menjelaskan produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$ 1,2 miliar.
Kemudian, luas lahan perkebunan kakao saat ini 1,3 juta hektar dan luas lahan perkebunan kelapa 3,3 juta hektar.
Baca Juga: Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa
Airlangga mengungkapkan, produksi kakao lokal memasok bahan baku sebanyak 45% dan 55% bahan baku berasal dari impor.
"Tadi arahan bapak presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk mereplanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," ujar Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
