Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan bonus demografi Indonesia tidak otomatis menjadi keuntungan bagi perekonomian.
Tanpa penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berpendapatan layak, bonus demografi justru berisiko menjadi bom waktu atau time bomb.
Mari mengatakan, sebagian besar penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia muda. Kondisi tersebut menjadi peluang besar apabila kelompok usia produktif dapat terserap ke dalam pekerjaan yang produktif.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Restui Komisi XIII Cek Langsung Lapas Cibinong
“Demographic bonus yes, but it can be positive,” ujar Mari dalam acara Kontan Economic and Demographic Forum 2026, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Namun, ia mengingatkan bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila tersedia lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, baik pada kelompok pendapatan bawah maupun kelas menengah.
“Kalau mereka tidak diberikan pekerjaan yang produktif, itu menjadi time bomb,” katanya.
Menurut Mari, tantangan tersebut membuat penciptaan lapangan kerja produktif menjadi salah satu agenda utama transformasi ekonomi Indonesia. Selain jumlah pekerjaan, pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan tersebut memberikan pendapatan yang mencukupi.
Revitalisasi Industri Jadi Kunci
Mari menilai transformasi ekonomi Indonesia membutuhkan revitalisasi industri yang sudah ada, terutama sektor-sektor yang masih memiliki potensi menciptakan banyak lapangan kerja.
Ia menilai industri padat karya masih dapat dikembangkan, sembari diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi baru.
“Kalau saya bilang itu mungkin singkatnya smart and green,” ujar Mari.
Menurut dia, unsur teknologi dan keberlanjutan perlu menjadi bagian dari revitalisasi industri, termasuk pada sektor pertanian dan jasa.
Di sisi lain, pengembangan industri hilir juga dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya industri baru. Indonesia, misalnya, sudah memiliki bahan baku untuk industri baterai dan mulai mengembangkan manufaktur baterai.
“Apakah kita bisa menjadi hub untuk baterai?” katanya.
Mari melihat industri baterai memiliki keterkaitan dengan pengembangan kendaraan listrik, termasuk mobil listrik dan sepeda motor listrik. Selain itu, peluang juga terbuka pada sektor energi bersih dan mobilitas listrik.
Baca Juga: Pemerintah Dorong APBN 2027 Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja Formal
Indonesia Berpeluang Jadi Hub AI
Tidak hanya industri baterai, Mari juga melihat peluang Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut dia, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan sektor tersebut, mulai dari jumlah penduduk, ketersediaan energi, hingga luas wilayah.
“Kita punya penduduk, kita punya energi murah, kita punya landmass (daratan), kita punya neutrality secara geopolitik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia juga masih memiliki akses untuk mengimpor teknologi yang dibutuhkan, termasuk chip AI. Namun, menurut Mari, pengembangan industri baru tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Investasi terhadap manusia menjadi bagian penting agar generasi muda, termasuk Gen Z, dapat masuk ke sektor-sektor ekonomi baru.
“The people, you have to invest in the people,” tegasnya.
Karena itu, peningkatan keterampilan, pengembangan teknologi, serta pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam memanfaatkan bonus demografi.
Deregulasi dan Konsistensi Kebijakan
Selain pengembangan industri dan sumber daya manusia, Mari menilai konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong transformasi ekonomi.
Menurut Mari, kebijakan yang jelas dan konsisten dibutuhkan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam melakukan investasi jangka panjang.
Agenda deregulasi dan reformasi juga perlu terus dilanjutkan. Mari mencontohkan Vietnam yang dinilai telah lebih maju dalam sejumlah aspek transformasi ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki sejumlah agenda untuk mendorong investasi dan transformasi ekonomi, termasuk melalui Danantara, reformasi BUMN, serta pengembangan Government Technology (GovTech).
GovTech, kata Mari, dapat mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan pemerintahan, termasuk melalui pengembangan digital ID yang terhubung dengan digital payment dan basis data pemerintah.
Menurutnya, pengembangan ekosistem digital tersebut berpotensi mendukung transformasi ekonomi sekaligus menciptakan peluang investasi baru.
Menurut Mari, tantangan utama Indonesia bukan hanya bagaimana memanfaatkan besarnya populasi usia produktif, tetapi bagaimana memastikan mereka memiliki keterampilan dan akses terhadap pekerjaan produktif.
Transformasi industri, pengembangan sektor baru, investasi sumber daya manusia, serta konsistensi reformasi menjadi bagian penting agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi.
Baca Juga: DEN: Ekspor Indonesia Tetap Tumbuh, Ditopang Komoditas dan Hilirisasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














