Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membenarkan rencana pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai Pusat Keuangan.
Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan inisiatif tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional.
"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional," ujar Jodi kepada Kontan.co.id, Senin (13/10).
Jodi menambahkan, nantinya diharapkan pusat keuangan tersebut akan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Bakal Jadikan Bali Sebagai Pusat Keuangan
Jodi menegaskan pemerintah mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mengembangkan proyek ini, dengan memastikan kepastian hukum, integritas sistem, serta manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia.
"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati, memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," katanya.
Mengutip laporan Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap usulan tersebut.
Pemerintah berencana memodelkan kawasan keuangan Bali serupa dengan Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.
Langkah ini diharapkan dapat menarik bank internasional, manajer aset, dan firma ekuitas swasta ke Indonesia, khususnya di Bali.
Untuk mempercepat realisasi, kawasan keuangan ini disebut akan menawarkan sejumlah insentif seperti pengecualian pajak dan regulasi, serta memangkas birokrasi yang rumit yang selama ini menjadi kendala investor asing di Indonesia.
Pemerintah juga tengah menyiapkan kerangka hukum tersendiri untuk kawasan ini, dengan mempertimbangkan sistem hukum Singapura sebagai model karena reputasinya yang ramah bisnis.
Baca Juga: Singapura Duduki Peringkat 4 Pusat Keuangan Global, Terbaik di Asia Tenggara
Bloomberg melaporkan rancangan awal proyek ini tengah disusun Kementerian Keuangan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan kemungkinan akan dibahas di DPR pada akhir tahun ini.
Meski begitu, usulan Kota Keuangan Indonesia ini masih dalam tahap konseptual dan berpotensi mengalami perubahan.
Selanjutnya: Cathie Wood Pangkas Saham Palantir, Alihkan Fokus ke Fintech dan Otomasi
Menarik Dibaca: Promo Hypermart Beli Banyak Lebih Hemat 10-16 Oktober 2025, Ada Beli 1 Gratis 1!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News