Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melompat terlalu jauh dari sikap yang diambil oleh pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lompatan itu akhirnya menimbulkan situasi tidak harmonis di internal koalisi dan mengancam posisi menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Sutan menjelaskan, dalam berkoalisi selalu ada code of conduct yang menjadi acuan dan koridornya. Terkait itu, PKS dianggapnya telah melenceng jauh dari kesepakatan yang disetujui bersama koalisi.
"PKS menurut saya lompat-lompat indah dia. Kadang-kadang melompat terlalu jauh, kita capek untuk nunggunya. Dan sekarang, kayaknya lebih parah lagi lompatannya," kata Sutan saat dihubungi pada Minggu (16/6/2013).
Oleh sebab itu, ujar Sutan, lompatan PKS ini bisa berimbas pada pencopotan menteri-menteri PKS seperti saat Kusmayanto Kadiman dicopot dari posisi Menteri Riset dan Teknologi. Alasannya adalah karena PKS melanggar kontrak koalisi.
"Bisa saja kejadian kalau memang mereka (PKS) tetap melawan kebijakan pemerintah. Kalau mereka tidak keluar, mungkin ada sanksi. Yang ngerasain menteri PKS," ujarnya.
Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah ini terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
