Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada seluruh kadernya yang tidak mendukung atau bahkan menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sanksi tersebut berupa peringatan dari pimpinan fraksi partai Demokrat.
"Sudah pasti dapat peringatan. Tidak boleh bersuara yang bertentangan dengan pemerintah," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jafar Hafzah, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/3).
Menurut Jafar, kenaikan harga BBM ini merupakan jalan keluar yang harus ditempuh. Pasalnya, harga minyak dunia yang tinggi tidak dapat dihindari dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, perlu adanya pemotongan subsidi BBM, karena tidak seluruh lapisan masyarakt menikmati subsidi ini. "Rakyat menengah ke atas tidak perlu BBM bersubsidi," imbuhnya.
Jafar melanjutkan, jika terdapat keresahan akan melambungnya harga bahan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah akan memberikan kompensasi.
Menurutnya, kompensasi yang diperlukan masyarakat adalah bantuan langsung berupa bantuan pendidikan dan juga bahan pangan. "Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan perlu diberikan bantuan langsung," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Malang Indra Cahyono dikabarkan secara terbuka menolak kenaikan harga BBM. Alasannya, kenaikan harga BBM akan melahirkan kerugian bagi rakyat.
"Kami, selaku wakil rakyat Malang, mendukung rakyat Malang dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Saya adalah wakil rakyat yang harus ikut rakyat. Saya dipilih rakyat, harus memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Indra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
