Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya dari mancanegara.
Setelah memberikan kelonggaran bebas visa untuk sejumlah negara, kali ini pemerintah akan mencoba menawarkan potensi kawasan hutan atawa taman nasional sebagai kawasan wisata.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pariwisata juga membuat kesepakatan bersama untuk pengembangan fasilitas wisata di taman nasional sebagai lokasi tujuan turis.
Kedua kementerian tersebut telah menandatangi memorandum of understanding (MoU) untuk menjadikan kawasan hutan sebagai sektor unggulan pariwisata.
Arief Yahya, Menteri Pariwisata mengakui, selama ini kawasan hutan belum begitu daya tarik wisatawan.
Padahal potensi hutan di Indonesia memiliki keunikan.
Sehingga, perlu dilakukan terobosan agar kawasan hutan ini menjadi tujuan kunjungan turis di Indonesia.
Saat ini, kunjungan turis asing untuk wisata alam hanya mencapai 500.000 orang per tahun, sedangkan wisatawan domestik 6 juta per tahun.
"Kami targetkan ke depan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1,5 juta orang, dan domestik menjadi 20 juta orang," kata dia, Selasa (27/10).
Dengan perjanjian bersama ini, Kementerian LHK dan Kementerian Pariwisata akan membentuk tim kerja yang akan mengevaluasi pengembangan lokasi wisata alam baik terkait fasilitas, kebijakan, maupun investasi.
Pertama-tama, tim ini akan fokus mengkaji untuk tiga kluster, yakni Jawa Barat dan Lampung, ujung Timur Jawa, serta di Nusa Tenggara Barat.
Di sana ada 14 kawasan hutan yang potensial untuk dikembangkan menjadi wisata alam.
Misalnya, Taman Nasional Way Kambas, Bukit Barisan Selatan, Gunung Krakatau, Gunung Gede-Pangrango, Alas Purwo, Baluran, Krui, Ujung Kulon, Tengger Gunung Bromo, Kawah Ijen, serta Tambora.
"Di NTB misalnya, ada ada kampung nelayan yang bagus untuk pariwisata yang lebih bisa mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar," ujar Arief.
Tachrir Fathoni, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK mengatakan, tim kerja masing-masing kluster akan melibatkan akademisi dan nantinya memberikan rekomendasi ke pemerintah untuk pengembangan lokasi wisata.
"Nanti akan tersusun rencananya untuk alokasi anggaran, pariwisata berapa dan LHK juga berapa," ujar dia.
Ke depan sistem pengelolaan wisata alam juga akan dievaluasi.
Tachrir bilang, misalnya kondisi fasilitas keamanan dan keselamanan pengunjung, tambahan personel untuk pemandu pendakian, serta evaluasi tarif.
Selain itu, tim kerja juga akan mengevaluasi regulasi baik yang diterbitkan pemerintah maupun daerah terkait investasi swasta dan pemerintah sehingga penataan kawasan bisa dilakukan secara bersama.
"Kuota kunjungan dan tarif juga akan diperhatikan sesuai hasil survei kapasitas," ujar Tachrir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
