Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui proses privatisasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme rights issue kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2022, dengan nilai PMN sebesar Rp 1,98 triliun dan nilai rights issue porsi publik sebesar Rp 1,89 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan bahwa suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional.
Adapun proyek strategis nasional tersebut meliputi jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo sebesar Rp 1,4 triliun, Tol Yogyakarta-Bawan sebesar Rp 360 miliar, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kanan-Serpong sebesar Rp 185 miliar.
"Untuk itu Adhi Karya membutuhkan tambahan modal untuk menyelesaikan proyek di atas " ujar Rionald dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (13/9).
Baca Juga: Rights Issue Ramai di Tengah Ekspansi dan Kenaikan Bunga, Cermati Hal Berikut
Dengan privatisasi tersebut, diharapkan terjadinya percepatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) sehingga dapat menjadi katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain itu, diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak berantai (multiplier effect) yang luas. "Diharapkan pelaksanaan rights issue nya dapat dilakukan di bulan Oktober 2022 " kata Rionald.
Rionald mengatakan, tambahan modal yang diberikan melalui right issue akan menjadi tambahan ekuitas bagi Adhi Karya di tahun 2022 yang dapat meningkatkan leverage Adhi Karya.
Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan bahwa urgensi PMN dan rights issue berkaitan dengan program pemerintah unduk mendukung proyek strategis nasional.
Baca Juga: BUMN Karya mulai rajin divestasi, begini kata analis
Adapun saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan Peraturan Pemerintah untuk PMN dari pemerintah. Dan pada Oktober mendatang akan diselenggarakan perdagangan HMETD dari Adhi Karya
"Kami sedang menunggu untuk turunnya penetapan atau penandatanganan PP right issue untuk Adhi Karya," kata Entus dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (13/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
